Opini

Kok Bisa? Ibu Samria yang Mempertahankan Tanah Miliknya, Justru Dituntut 2 Bulan

BANGGAI, SULTENGIbu Samria (50), seorang petani di Kecamatan Toili yang mempertahankan hak atas tanah yang diduga dirampas oleh PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS), oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut 2 bulan penjara dikarenakan melakukan pengrusakan di Base Camp PT KLS.

Proses persidangan perempuan petani yang menjadi terdakwa itu adalah bukti bahwa semakin ke sini, hukum bukan untuk keadilan bagi rakyat. Ibu Samria dituduh secara sah melakukan tindakan pidana.

BACA JUGA: Sidang Kasus Ibu Samria Vs PT KLS Terus Berlanjut

“Dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Berdasarkan itu ibu Samria dituntut 2 bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa segera ditangkap ” Kata Koordinator wilayah Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulteng, Noval A.Saputra (4/10/20)

Tuntutan pidana pemenjaraan dan perintah tangkap itu sungguh menyayat kemegahan Hukum. Semua ini berawal dari perusakan kaca jendela Base Camp PT KLS, yang dilakukan oleh ibu Samria pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, tindakan ini didorong rasa marah karena base camp itu didirikan di atas tanah yang menjadi hak Ibu Samria. Fakta persidangan tidak melihat alasan di balik keterangan para saksi yang melihat perbuatan perusakan tersebut.

BACA JUGA: Fropera Gelar Aksi Solidaritas Untuk Ibu Samria

Selain itu perusakan yang dilakukan oleh ibu Samria juga didorong oleh rasa marah terhadap perbuatan orang yang diduga kuat suruhan PT KLS yang membakar buah kelapa sawitnya miliknya. Dugaan tersebut diperkuat oleh beberapa tindakan intimidasi yang pernah dialami ibu Samria, antara lain pembakaran gubuk miliknya, pengrusakan kebun, serta pengusiran yang dilakukan oleh PT KLS yang mengklaim bahwa lahan yang diolah ibu Samria tersebut adalah wilayah HGU PT KLS.

“Penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT KLS yang dibarengi pembakaran gubuk, perusakan kebun hingga pengusiran ibu Samria tidak lain adalah bentuk perampasan secara paksa” tegas Noval.

Sedangkan tindakan ibu Samria adalah akumulasi rasa marah yang tidak dapat dibendung sebagai akibat dirampas paksa PT KLS. Adalah sebuah keharusan setiap warga negara mempertahankan apa pun yang diyakini adalah miliknya. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Ibu Samria itu justru berbuah tuntutan penjara dari institusi hukum RI di Kabupaten Banggai.

BACA JUGA: Jelang Aksi Solidaritas, Fropera Melihat Langsung Kehidupan Ibu Samria

Sementara itu, tindakan perusahaan melakukan intimidasi terhadap ibu Samria sampai saat ini tidak pernah ditindak secara hukum.

Perjuangan ibu Samria harusnya mendapat dukungan dari semua pihak, terlebih lagi negara yang wajib hadir untuk membela rakyat dari para perampas tanah.

Catatan:
Noval A. Saputra
Koordinator Wilayah KPA Sulawesi Tengah

Sebarkan:
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Terpopuler Minggu Ini

To Top