Opini

Undang Undang No 2 Tahun 2017, Kegagalan Kontraktor Pada Proyek Negara Tidak Bisa di Pidana

Oleh: Andi Z. A. Guntur
Kontraktor adalah sinonim dengan kata Pemborong, definisi lain “Kontraktor” berasal dari kata “kontrak” artinya surat perjanjian atau kesepakatan kontrak bisa juga berarti sewa, jadi kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum, atau badan usaha yang di kontrak atau di sewa, untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi /lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan, yang telah melakukan penunjukan secara resmi, berikut aturan-aturan penunjukan, dan target proyek ataupun order/pekerjaan yang di maksud tertuang dalam kontrak yang di sepakati antara pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana.
Sehingga pada pekerjaan konstruksi, khususnya Proyek Negara, Kontraktor dianggap salah satu orang yang bertanggungjawab penuh, mulai dari penawaran hingga penyerahan pekerjaan, apalagi kalau terjadi kerusakan pada struktur bangunan.
Padahal, kegagalan kontraktor dalam proyek negara itu merupakan bagian dari kontrak kerja sama dengan pihak swasta, sesuai amanah Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, adalah lex specialias alias bersifat khusus, yang artinya kegagalan konstruksi, atau salah merencanakan yang mengakibatkan kontruksi tersebut rusak saat pembangunan, hanya bisa dituntut secara hukum perdata, dan bukan secara hukum pidana.
Artinya sebelum proyek selesai dan diserahkan, tidak boleh ada penegakkan hukum, baik dari pihak Kepolisian, maupun dari pihak Kejaksaan dan lainnya yang boleh masuk dalam persoalan itu.
Karena jika proyek tersebut, terjadi kerusakan dan roboh, sangsinya harus diperbaiki, hanya saja memang ada hak kewajiban yang intinya adalah kesetaraan antara pengguna dan penyedia dalam suatu proyek negara.
Sebelum Undang Undang  No 2 Tahun 2017 ini berlaku, nyaris semua kontraktor, terancam tuntutan hukum pidana. Salah satu contoh, salah pasang pintu saja, bisa kena pidana. Namun sekarang, semuanya telah berpegang pada hukum perdata. Karena sebelum pekerjaan atau proyek berjalan, ada kerja sama yang dibangun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga sifatnya hanya perdata.
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017, juga melarang Operasi Tangkap Tangan alias OTT, bila tidak sesuai dengan ketentuan. Kalaupun ada kegagalan setelah penggarapan, maka dalam UU itu, yang menentukan gagal tidaknya proyek tersebut, adalah Menteri PUPR, yang sebelumnya hanya ditentukan oleh tim ahli.
Kalaupun proyek yang dilaksanakan kontraktor selesai dan ada yang dianggap tidak benar, maka yang berhak menentukan adalah pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kontraktor tidak perlu takut lagi menghadapi tuntutan pidana, karena persoalan kegagalan proyek negara, telah beralih ke hukum perdata.
Semoga UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diharapkan bisa membawa kegairahan untuk para penggiat jasa konstruksi, untuk memajukan dunia konstruksi Indonesia.
Catatan Redaksi:
Seluruh Tulisan/isi Opini merupakan tanggung jawab penulis
Sebarkan:
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Terpopuler Minggu Ini

To Top