SULAWESION,MANADO– Suasana di ruang pertemuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pagi itu terasa berbeda. Kehadiran pimpinan dan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) memberi warna serius sekaligus optimistis bagi agenda tata kelola pemerintahan di Bumi Nyiur Melambai.
Atas nama Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay, SH menyampaikan penghargaan tinggi serta ucapan selamat datang kepada jajaran KPK yang hadir.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Wagub menegaskan bahwa kehadiran KPK bukan sekadar acara protokoler, tetapi energi positif yang menegaskan kuatnya komitmen sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi.
“Pertemuan hari ini bukan hanya memenuhi agenda wajib, tetapi menjadi pengingat bahwa integritas adalah nafas dari pemerintahan yang kita bangun,” ujar Wagub membawakan pesan Gubernur Yulius Selvanus.
Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut memiliki esensi mendasar, yaitu meninjau dan mengkalibrasi kembali seluruh sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Sulut.
Menurutnya, integritas harus menjadi fondasi dari setiap program pembangunan—mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan—karena tanpa fondasi itu, seluruh upaya pembangunan berpotensi runtuh oleh penyimpangan.
Wagub Victor menegaskan bahwa dalam visi pembangunan Sulawesi Utara, pencegahan dan pemberantasan KKN ditempatkan sebagai prioritas pertama dan bukan sekadar catatan dalam dokumen perencanaan.
“Korupsi adalah musuh senyap yang merampas hak-hak dasar rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Ia menyampaikan harapan besar terhadap kolaborasi dan supervisi KPK, terutama dalam area penting seperti pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Pemerintah Provinsi Sulut, katanya, melihat KPK sebagai mitra strategis sekaligus konsultan utama dalam mendorong reformasi birokrasi agar lebih efektif dan transparan.
“APIP kami siap bekerja bahu-membahu dengan Tim Korsup. Kami membuka diri, transparan, dan siap menerima setiap rekomendasi demi perbaikan sistem,” tambahnya.
Wagub menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan KPK tidak boleh berhenti pada tataran wacana.
Ia ingin kerja sama ini terwujud dalam langkah nyata yang memastikan setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel untuk kepentingan masyarakat luas.
