Gubernur Sulut Sampaikan ini di Rakornas TPAKD 2025

Gubernur Sulut dan tim Pemprov Sulut di Rakornas TPAKD 2025, Jumat (10/10/2025) Foto Kominfo Sulut

 

SULAWESION,JAKARTA– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui partisipasinya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025.

Bacaan Lainnya

Acara bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” ini diselenggarakan di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta.

Rakornas yang berlangsung pada Jumat (10/10/2025) ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama sejumlah kepala daerah lainnya.

Gubernur turut didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, dr. Frangky Manumpil, serta sejumlah pejabat dari lingkup Pemprov Sulut.

Forum nasional ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga lembaga jasa keuangan, guna memperluas jangkauan pembiayaan yang bersifat produktif.

Fokus utama Rakornas tahun ini adalah peningkatan akses keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menyampaikan bahwa pemerataan akses terhadap layanan keuangan merupakan fondasi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.

“Rakornas ini menjadi momentum penting untuk mempercepat inklusi keuangan di seluruh wilayah Sulawesi Utara,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas perekonomian, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Karena itu, menurutnya, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar pembiayaan inklusif benar-benar menjangkau masyarakat lapisan bawah yang membutuhkan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mendorong agar TPAKD di daerah lebih aktif dalam memfasilitasi akses terhadap pembiayaan mikro serta layanan keuangan berbasis digital.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan institusi perbankan, diharapkan ketahanan ekonomi lokal dapat semakin terbangun secara tangguh dan berkelanjutan.

Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi serta edukasi keuangan masyarakat daerah.
Pemahaman yang baik terhadap layanan keuangan diyakini mampu mendorong masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkannya secara bijak serta produktif.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan