MANADO, SULAWESION.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) rampungkan Penyusunan Roadmap Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK.
GDPK merupakan dokumen strategis berjangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
Dengan tersusunnya GDPK, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Streven Kandouw (OD-SK) diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen pemerintah daerah terhadap prioritas pembangunan kependudukan, sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan, sebagai suatu kesatuan yang saling berdialektika, berintegrasi dan bersinergis dalam setiap langkah dan capaian-capaiannya.
Pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila memiliki penduduk yang menjadi modal dasar pembangunan, kondisinya kondusif dan konstruktif, tentunya tidak hanya dari sisi jumlahnya yang mencukupi struktur dan persebarannya yang menguntungkan tetapi kualitasnya pun harus memadai.
Kepala Dinas Dukcapil-KB Sulut Christodharma Sondakh saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Tahap Ketiga Finalisasi Penyusunan Roadmap GDPK Tingkat Provinsi di Ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur, Kota Manado, Kamis (12/10/2023) pagi, menyampaikan sejak awal kegiatan ini telah diuraikan dengan jelas bahwa GDPK adalah sebuah rumusan perencanaan pembangunan kependudukan yang menyangkut berbagai aspek urgent kondisi dan situasi kependudukan, proyeksi dan program pembangunan.
“GDPK merupakan instrumen yang sangat krusial bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Sondakh saat membaca sambutan Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel.
“Dalam hal ini membantu kita menyinkronkan dan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program agar sesuai dengan situasi dan kondisi kependudukan serta wilayah kita,” sambungnya.
Hal ini sangat relevan dengan visi Pemprov Sulut untuk mencapai penduduk yang berkualitas. Dengan upaya yang terarah dan terencana dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai tujuan ini hingga 2035.
Sondakh menekankan strategi pembangunan kependudukan ini melibatkan dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
“Ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi dari GDPK berjalan dengan baik dan efektif. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi dan LSM akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan GDPK ini,” tekannya.
Di akhir sambutan Sondakh mengatakan kerja keras dan kolaborasi akan memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat Sulut yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera.
“Semoga GDPK ini dapat kita paripurnakan dan nantinya akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara,” tutupnya.
Diketahui yang menjadi narasumber FGD Tahap Penyusunan Roadmap GDPK adalah Tenaga Ahli Penyusunan GDPK Jefri Paat dan melibatkan 35 orang dari dinas terkait.
Noufryadi Sururama
