Wakil Gubernur Drs Steven O. E. Kandouw (kanan) bersama Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Diano Tino Tandaju (kiri) saat diwawancarai awak media soal Stunting, Jumat (24/3/2023).
MANADO, SULAWESION.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dinahkodai Gubernur Olly Dondokambey SE bersama Wakil Gubernur Drs Steven O. E. Kandouw terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di daerah Nyiur Melambai.
Hal in ditegaskan secara langsung oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw. Menurut beliau kolaborasi antara Provinsi Sulawesi Utara dengan BKKBN tentang penurunan stunting tetap berjalan terus.
“Kebetulan saya ketua tim percepatan penurunan stunting, jadi kegiatannya akan lebih masif lagi tahun ini,” tegasnya kepada awak media di Lobi Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, Jumat (24/3/2023) siang.
Kandouw mengungkapkan penurunan stunting ini menjadi perhatian langsung Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) di setiap kegiatan.
“Ada dua kegiatan yang selalu dievaluasi dan dimonitor Presiden Jokowi di setiap rapat koordinasi, yaitu inflasi dan stunting. Jadi tidak boleh lalai dalam penurunan stunting,” ungkapnya.
“Makanya tahun ini Pemerintah Provinsi Sulut akan membuat kegiatan penurunan stunting itu di Boltim, karena tahun lalu di Kabupaten Boltim itu ada kenaikan,” sambung Wagub.
Wagub Kandow meminta komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam penurunan stunting karena pengalaman tahun lalu dana dari APBD dan APBN kurang terserap.
“Karena strateginya dan implementasi kegiatan di lapangan di kabupaten/kota kadang-kadang kurang optimal, jadi jangan heran Pak Tino (Kepala BKKBN Sulut) sudah berjuang supaya dapat APBN, tapi enggak ada kegiatannya dari kabupaten/kota masing masing,” sebut wagub.
Beliau pun mengimbau kepada kepala daerah se-Sulut untuk tetap fokus memberantas masalah stunting, terlebih ini sudah menjadi momok dan perhatian dalam kancah nasional.
“Saya mengimbau pemerintah kabupaten/kota, seluruh ketua tim penanganan stunting ini fokus, begitu juga badan anggaran. Supaya masalah ini yang jadi masalah nasional, di Sulawesi Utara di 15 kabupaten/kota tidak main-main, tidak setengah-setengah dalam bekerja,” saran wagub.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Diano Tino Tandaju mengaku bergembira karena akselerasi penurunan stunting dapat dukungan dari wagub, para asisten dan perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut.
“Harapan kami nanti kegiatan kita kemas dalam bentuk safari stunting, jadi dalam waktu dekat kami sudah melapor ke pak wagub bahwa nanti daerah yang pertama kita akan tuju adalah Kabupaten Boltim, karena Boltim terjadi kenaikan kasus pada tahun 2022,” ungkapnya.
Nantinya, kata Tino, wakil bupati/wakil wali kota se-Sulut akan mempresentasi tentang hasil di 15 kabupaten/kota, kolaborasi dengan Bappeda.
“Dengan bergabungnya TNI kita optimis bahwa akhir tahun 2023 angka stunting akan turun dari 14 persen menjadi 12 persen di Sulut, jadi tetap semangat,” pungkasnya.
Noufryadi Sururama
