SITARO, SULAWESION.COM – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Kalangit mengikuti rapat koordinasi atau rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual, Senin (21/4/2025).
Rakor yang berlangsung secara nasional itu menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dan daerah untuk menekan laju inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Kesempatan itu, Bupati Chyntia menyebut pentingnya kolaborasi antar sektor dalam menjaga kestabilan harga dan distribusi bahan pokok di daerah kepulauan, seperti Kabupaten Kabupaten Sitaro.
“Kita dihadapkan pada tantangan geografis dan distribusi yang unik. Maka pengendalian inflasi tidak bisa hanya dengan pendekatan ekonomi, tetapi juga memperkuat logistik daerah dan mendorong produksi lokal,” sebut Kalangit.
Salah satu fokus pembahasan dalam rakor tersebut adalah sinergi antara pemerintah daerah dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta kesiapan menghadapi fluktuasi harga.
Dimana kondisi ini biasanya terjadi menjelang hari besar keagamaan dan musim-musim tertentu, sehingga memerlukan perhatian serius pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Sementara itu, Sekretaris Daerah, Denny Kondoj mengatakan, evaluasi terhadap efektivitas program pengendalian inflasi perlu diperkuat dengan data dan analisis yang akurat.
“Kita ingin keputusan yang diambil benar-benar berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat,” kata Kondoj.
Asisten Dua Sekda Kepulauan Sitaro, Eddy Salindeho, menyentil pentingnya peran UMKM dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal, sehingga dukungan terhadap pelaku usaha kecil harus terus ditingkatkan.
“Dengan begitu, rantai pasok tetap terjaga di tengah tekanan inflasi global,” sentil Salindeho.
Kehadiran jajaran Pemkab Sitaro dalam rakor ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pusat.
Dengan pendekatan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi lokal, diharapkan inflasi di Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat terkendali demi kesejahteraan masyarakat.
