SITARO,SULAWESION.COM– Ragam upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam menekan jumlah penduduk miskin di daerah berjuluk Bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo (Karamando) itu.
Kerja dan upaya pemerintah daerah ini pun menujukan trend positif selang lima tahun terakhir ini, yang dibuktikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sitaro.
Berdasarkan data yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik 2025–2029, jumlah penduduk miskin di Sitaro mengalami penurunan sejak tahun 2019 silam.
Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, angka penduduk miskin di Kabupaten Sitaro pada tahun 2019 mencapai 9,56 persen.
Jumlah ini kemudian menurun menjadi 8,94 persen di tahun 2020 hingga di tahun 2022 turun lagi hingga berada pada angka 8,2 persen.
Meski demikian, data terbaru yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara kembali memperlihatkan adanya sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin di Sitaro pada tahun 2023, yakni sebesar 8,76 persen.
Angka ini menunjukan bahwa ada 5.920 jiwa penduduk Sitaro yang hidup di bawah garis kemiskinan, naik sebesar 0,56 persen atau sekitar 390 jiwa dibandingkan tahun 2022.
Kenaikan ini, menurut pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh serangkaian bencana alam yang melanda wilayah ini sepanjang tahun 2023.
Data mencatat, sebanyak 105 kejadian bencana, termasuk letusan Gunung Karangetang dan berdampak di empat lokasi di Sitaro, seperti Kampung Dompase, Kelurahan Bebali, Kelurahan Tarorane, dan Tatahadeng, serta menyebabkan 272 jiwa mengungsi.
Selain itu, bencana kekeringan yang disebabkan oleh fenomena El Niño pada akhir tahun 2023 juga turut berdampak besar, terutama pada produksi tanaman pala yang menjadi komoditas utama di daerah ini.
“Penurunan produksi pala pada tahun 2023 sebanyak 559,07 ton, serta penurunan harga pala dan fuli di pasar, sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat, khususnya yang berada di garis kemiskinan,” kata Pj. Bupati Sitaro dalam laporan RPJMD Teknokratik 2025–2029
Penyebab lainnya adalah peningkatan garis kemiskinan yang terjadi di tahun 2023, dimana data BPS Provinsi Sulawesi Utara menunjukan angka garis kemiskinan per kapita pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp370.423 per bulan, dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp339.250.
Meningkatnya garis kemiskinan ini seiring dengan inflasi sebesar 3%+1%, serta kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama beras yang naik sebesar 8%.
“Akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, banyak masyarakat yang sebelumnya berada dekat dengan garis kemiskinan kini sudah jatuh ke bawah garis kemiskinan,” jelas pihak BPS Provinsi Sulawesi Utara.
Semenatara itu, Pemerintah Kabupaten Sitaro terus berupaya untuk memperbaiki kondisi ini dengan berbagai program pembangunan, terutama untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas pertanian tunggal seperti pala.
Sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian, pemerintah fokus untuk mengembangkan sektor lainnya agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas utama.
Pj. Bupati Sitaro menambahkan bahwa meskipun ada tantangan besar yang dihadapi pada 2023, pemerintah berkomitmen untuk terus mengurangi angka kemiskinan dengan memperkuat sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus fokus pada pembangunan yang inklusif, dengan memperhatikan sektor-sektor yang dapat meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana dan perubahan ekonomi,” ujarnya.
