SITARO, SULAWESION.COM – Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 ini akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Kurang lebih 19 hari ke depan pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia akan bergulir.
Dalam kaitan itu, KPU selaku penyelanggara akan diperhadapkan dengan tahapan pendistribusian logistik pemilu yang dipastikan bakal diwarnai beragam tantangan.
Khusus di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), macam resiko seperti persoalan cuaca, jaringan internet, persediaan BBM, pemadaman listrik hingga masalah-masalah lainnya harus diantisipasi.
Berbagai persoalan ini pun terbahas dalam Rapat Koordinasi Manajemen Resiko Tata Kelola Logistik Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sitaro di Aula Little House Inn di Kelurahan Tatahadeng Siau Timur, Jumat (26/1/2024).
Dalam rakor tersebut, satu per satu resiko yang berpotensi terjadi dibahas bersama antara penyelenggara pemilu dengan stakeholder terkait.
Bicara kondisi cuaca, hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mengandalkan kapal laut sebagai moda transportasi utama.
“Khusus wilayah kepulauan seperti Tagulandang dan Biaro akan didistribusikan pada H-4. Tapi waktunya akan kami sesuaikan dengan kapal penyeberangan baik KMP Lokongbanua maupun KMP Lohoraung,” kata Ketua KPU Sitaro Stevanus Kaaro.
Selanjutnya, H-3 untuk daerah-daerah kepulauan di sekitar wilayah Siau dan H-2 di seluruh daratan Pulau Siau.
Terkait potensi pemadaman listrik, masalah ini pun langsung direspon Bidang Teknis PLN ULP Siau Faza Zulianto yang menyebut kondisi kelistrikan di kepulauan tersebut akan normal di akhir Januari ini.
“Memang masalah yang kami hadapi karena kondisi cuaca, yang kedua karena salah satu mesin pembangkit listrik kami mengalami gangguan. Dan dari vendor kami menyampaikan kondisinya akan normal di akhir Januari ini,” sebut Zulianto.
“Kami juga akan siapkan dua unit genset. Satu dikhususkan untuk KPU,” sambungnya.
Kondisi lain terkait potensi gangguan listrik ini disuarakan Camat Siau Barat Buyung Mangangue yang berharap agar KPU bisa mengantisipasi dengan penyiapan genset di setiap TPS.
“Paling tidak untuk proses penghitungan suara. Biasanya di setiap TPS itu akan menggunakan pengeras suara, makanya perlu disiapkan genset,” harap Mangangue.
Untuk potensi kelangkaan BBM yang bisa berdampak pada mobilisasi logistik pemilu, pemerintah daerah melalui Kepala Badan Kesbangpol Gandawari Mulalinda menjelaskan adanya kebijakan terkait pengendalian penyaluran BBM.
“Sehingga dengan begitu diharapkan bisa mengatasi masalah kelangkaan BBM, apalagi jelang pemilu. Tentu untuk kepentingan distribusi logistik harus tetap diprioritaskan,” jelas Mulalinda.
Sedangkan terkait potensi gangguan internet yang bisa berdampak terhadap penyajian data Sirekap dan Siwaslu saat pemungutan dan penghitungan suara, hal ini pun langsung direspon Kepala Dinas Kominfo Sitaro Stenly Tukunang.
“Kami akan koordinasi dengan Telkom dan Telkomsel supaya bisa membackup jaringan internet pada hari H pemilu apabila terjadi gangguan,” beber Tukunang.
“Selain itu, Kominfo akan memberikan data terkait daerah-daerah yang blank spot supaya bisa diketahui oleh KPU,” kuncinya.
Semua potensi resiko serta saran dan masukan yang termuat dalam rakor itu pun diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah antisipasi dari KPU selaku penyelenggara pemilu.
