SITARO, SULAWESION.COM – Proses relokasi warga dari dua kampung di Pulau Ruang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang terdampak erupsi Gunung Ruang ke lokasi hunian baru di Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan (Bolsel) terus dimantapkan berbagai pihak terkait.
Terkini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Fokus Group Discussion atau FGD membahas kelembagaan dan pengelolaan infrastruktur pendukung hunian relokasi warga terdampak Gunung Ruang pada Kamis (4/12/2025).
Kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Grand Whizz Manado dihadiri oleh beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Sitaro seperti Sekretaris Daerah, Denny Kondoj, Asisten I Novia Tamaka serta sejumlah Pimpinan OPD terkait.
Acara yang dibuka Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang itu menjadi sangat strategis guna menjamin keberadaan warga Kampung Pumpente dan Kampung Laingpatehi yang akan direlokasi ke Kabupaten Bolsel.
Sekda Sitaro Denny Kondoj mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan hunian relokasi tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Relokasi bukan hanya memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain. Kita harus memastikan kehidupan mereka tetap berjalan dengan baik. Baik itu akses air bersih, sanitasi, listrik, sarana pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi harus dipikirkan secara matang,” ujarnya.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah dalam FGD tersebut mencerminkan komitmen Pemkab Sitaro dalam memastikan penanganan pascabencana Gunung Ruang serta keberlanjutan program relokasi bagi warga terdampak.
FGD yang jadi bagian dari persiapan pembangunan kawasan relokasi di Desa Modisi Bolsel itu mengarah pada pembahasan penguatan kelembagaan pengelolaan sarana dan prasarana infrastruktur pascabencana, termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung operasional kawasan relokasi.
Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis pemerintah dalam memastikan proses relokasi berjalan terarah, terkoordinasi, dan memenuhi standar kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat korban bencana.
FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut bertujuan menyatukan persepsi dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, terutama terkait kelengkapan infrastruktur dan koordinasi lintas lembaga.
