SITARO, SULAWESION.COM – Angin segar bagi para petani Buah Pala di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) datang dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Bantuan berupa bibit Buah Pala untuk luasan lahan mencapai 500 hektar dipastikan bakal mengalir bagi petani-petani di Kabupaten Kepulauan Sitaro selang tahun 2026 serta tahun 2027 mendatang.
Adapun tahapan penyaluran bantuan dimaksud adalah bibit pala untuk lahan 300 hektar di tahun 2026 dan disusul dengan bantuan serupa di tahun 2027 mendatang untuk lahan 200 hektar.
Kabar baik itu disampaikan langsung Bupati Chyntia Kalangit usai melakukan safari kunjungan di beberapa kementerian lembaga di Jakarta, termasuk Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada pertengahan Agustus lalu.
“Untuk tahun 2026 kita mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) rehab untuk tanaman pala, baik yang sudah tua maupun rusak. Kita mendapat bantuan seluas 300 hektar. Program ini berlanjut di 2027 untuk lahan seluas 200 hektar,” kata Chyntia belum lama ini.
Menurutnya, kepastian adanya bantuan tersebut diperoleh setelah ia bertemu langsung dengan Pelaksana Tugas Dirjen Perkebunan dan Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Abdul Roni Angkat di Kementerian Pertanian, Jakarta.
Selain bantuan bibit Pala untuk lahan 500 hektar, Chyntia bilang para petani juga bakal mendapatkan bantuan stimulan untuk proses pengelolaan termasuk pengganti biaya operasional.
Dikatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian khususnya komoditas Pala dan Kelapa di Kabupateb Sitaro cukup besar karena keduanya menjadi tulang punggung perkebunan masyarakat.
“Kita melihat Menteri Pertanian sangat fokus pada hasil kebun seperti Pala dan Kelapa. Karena lahan kita tidak terlalu luas, maka strategi yang akan dilakukan adalah rehabilitasi tanaman yang sudah tua,” terangnya.
Agar bantuan tepat sasaran, Pemkab Sitaro akan melakukan pemetaan lahan melalui titik koordinat serta membentuk kelompok tani penerima manfaat, sehingga bantuan yang diterima nanti bisa dirasakan secara maksimal.
“Dengan begitu, perkebunan kita sudah jelas terdata, dan penerimaan bantuan juga lebih gampang. Setelah pulang dari kementerian, kami langsung maraton turun lapangan memastikan sejauh mana progres di Dinas Pertanian,” kuncinya.
