Opini

Money Politik Sebagai Perilaku Buruk Berdemokrasi

Andi Nasar

Dalam setiap perhelatan akbar pemilihan umum perilaku transaksi suara masih menjadi momok dalam membangun demokrasi yang ideal, tradisi ini disebut money politik yaitu memberi uang atau bentuk barang/jasa kepada para pemilih untuk menentukan pilihan pada sala satu calon peserta pemilu.

Secara hukum kepemiluan praktek ini termasuk dalam pelanggaran dalam bentuk pidana pemilu, politik uang bersifat a necessary evil (makhluk buruk rupa tetapi diperlukan) bagi masyarakat awan dan gagal faham tentang makna demokrasi atau mungkin masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik tentang substansi demokrasi.

Sudah banyak regulasi perihal politik uang diantaranya UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 278, 280, 284, 515, 523 dan UU nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur adanya jeratan hukum yang sama bagi pemberi dan penerima termasuk didalamnya Bawaslu yang mengawasi tindak pidana pemilu dan laporan masyarakat.

Gerakan moral pegiat civil society juga banyak digaungkan dalam ruang diskusi dan literasi untuk membahas persoalan money politik, namun belum melahirkan solusi konkrit pada setiap pesta demokrasi lima tahunan.

Masalah politik uang di Indonesia sesungguhnya bukan hal baru, sejarah mencatat pemilu terbaik hanya justru terjadi pada tahun 1955, dikatakan demikian sebab pada waktu itu pemilu dilaksanakan dengan suasana yang sangat demokratis, jujur dan adil serta tidak mengenal politik uang, ketika itu partai peserta pemilu bertarung dengan fair dan objektif dengan tidak mengandalkan uang dan kekuasaan semata melainkan mempertaruhkan gagasan keindonesia-an (Ellis: 2016).

Pada masa orde baru (orba) terjadi pergeseran paradigma, pemilu selalu dihiasi oleh penggunaan kekuasaan untuk memenangkan partai pemerintah, segala kekuatan bersatu untuk memenangkan golongan karya, sehingga pemilu terkesan seremoni demokrasi belaka.

Pemilu diselenggarakan tetapi kampanye sangat dibatasi, banyak kandidat didiskualifikasi dan berbagai aturan diberlakukan tidak proporsional terhadap lawan-lawan politik pemerintah.

Pasca orde baru, masa reformasi politik uang mencapai titik klimaks, tidak jarang praktiknya dilakukan secara masif ditengah masyarakat. alhasil, politik uang menjadi tontonan murahan yang merusak cita-cita luhur demokrasi.

Dalam konteks ini pemilu kehilangan orientasi untuk menciptakan negara yang demokratis, adil dan sejahtera, bahkan politik uang akhir-akhir ini berimbas dan menular pada pemilihan kepala Desa (pilkades). Singkatnya pemilu, pilkada dan pilkades politik uang selalu tampil di depan mengalahkan visi misi dan adu program kandidat partai politik.

Kita berharap dan optimis pilkada serentak sembilan Desember 2020 sebanyak 270 daerah yang mana diantaranya 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota seluruh warga dan masyarakat sepakat menjadikan politik uang sebagai musuh utama dan perilaku busuk demokrasi yang harus dibuang dan dikubur sedalam mungkin, dengan demikian tercipta marwah demokrasi ideal serta pemilu yang berkeadilan.

Oleh: Andi Nasar

Penulis : Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kepulauan Selayar

Sebarkan:
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Terpopuler Minggu Ini

To Top