Sulsel

Polisi Bakal Usut Pungli di Kawasan Kuliner Kanrerong

Lapak pedagang kawasan kuliner kanrerong

MAKASSAR, SULSEL – Aroma pungutan liar (Pungli) di kawasan kuliner Kanrerong, mendapat perhatian serius dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulawesi Selatan yang berencana bakal menurunkan tim untuk melakukan pengusutan.

Hal tersebut dikatakan oleh Kasubdit 3 Tipikor Polda Sulsel, Kompol Rosyid Hartanto saat dihubungi via telepon, Selasa (15/9/2020).

Baca Juga: Bunyi Perda Gratis, Pedagang Lapak Kanre Rong Ada Bayar Retribusi Jutaan Rupiah

“nanti coba akan kami tindak lanjuti dan melihat fakta keadaan di lapangan termasuk peraturannya juga akan kami cek,” ungkapnya.

Pungutan liar (Pungli) di kawasan kuliner Kanrerong juga menjadi perhatian lembaga pegiat anti korupsi di Sulsel diantaranya Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) mendesak aparat penegak hukum mengusut adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pengelola lapak Kanrerong di Karebosi, Makassar.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Aparat penegak hukum harus segera mengusut ini,” kata Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma dimintai tanggapannya via telepon.

Adanya penarikan uang sewa yang bervariatif sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pedagang di lapak Kanrerong itu, sangat jelas merupakan perbuatan pungli karena tidak didukung oleh regulasi yang ada yakni Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait itu.

“Perdanya kan jelas gratis alias tidak ada pemungutan retribusi sedikit pun di kawasan Kanrerong kecuali parkiran. Ini malah kata pedagang mereka menyewa lapak bahkan sampai jutaan pertahun. Ini jelas perbuatan pungli kalau nantinya betul terbukti demikian,” terang Farid.

Lebih jauh kata adik kandung mantan Wakapolda Sulsel Irjen Pol Syahrul Mamma itu, mengatakan jika betul pengelola ikut andil dalam transaksi sewa menyewa lapak yang seharusnya bersifat gratis bagi pedagang itu, maka itu bisa dibawa ke ranah dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) karena mengomersilkan lapak yang merupakan aset Pemerintah Kota Makassar secara diam-diam namun hasil dari uang sewa itu kemudian tak masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Maka kami desak Inspektorat segera lakukan audit soal itu. Periksa pengelola kemana uang hasil sewa sejumlah lapak di sana,” terang Farid.

Dari awal ia melihat lapak di Kanrerong sudah tidak lagi pada peruntukannya yang mana seharusnya diisi oleh pedagang kaki lima tapi kenyataannya banyak diisi oleh pedagang-pedagang menengah.

Baca Juga: Penguatan Integritas di sektor Pelayanan, hentikan Pungli

“Bayangkan disana ada penjual masakan padang, warkop yang malah menempati dua lapak dan masih banyak lainnya yang kalau dilihat bukan wajah pedagang kaki lima,” ungkap Farid.

Dengan melihat sejumlah lapak diisi oleh usaha-usaha terbilang menengah itu, kata Farid, bisa diindikasi bahwa betul lapak di sana memang disewakan atau dikomersilkan.

“Sementaranya Perdanya jelas gratis dan hanya diperuntukkan bagi pedagang kaki lima yang berimbas relokasi sebelumnya. Jadi aturannya jelas kok belum ada revisi terhadap perda tersebut,” ungkap Farid.

 

(Red)

Sebarkan:
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Terpopuler Minggu Ini

To Top