Sulsel

Tim Macora Deadline KPU dan Ancam Laporkan ke DKPP

Calon Bupati Barru, HM Malkan Amin

BARRU, SULSEL – Tim paslon Malkan Amin-A. Salahuddin Rum betul-betul serius soal temuan ribuan data kependudukan yang dinilai bermasalah. Tim Pemenangan Macora memberi deadline kepada KPU.

Bahkan, jika pihak penyelenggara Pemilu tersebut tidak bisa menuntaskan masalah data pemilih sementara ( DPS). Maka Tim Malkan-Salahuddin (Macora) berencana melaporkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU)  ke Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu( DKPP).

Baca Juga: Diduga Bermasalah, Tim Macora Tolak DPS

Penegasan ini disampaikan Idham Amiruddin, Tim Hukum Pasangan calon bupati dan cawabup Barru HM Malkan Amin-Andi Salahuddin kepada awak media di Barru, Rabu (14/10/2020) malam.

“Pengakuan pihak KPU ke Bawaslu dan tim paslon kami bisa melakukan proses verifikasi terhadap masalah DPS dalam waktu dua hari. Justru kurang diyakini jika temuan kami sebanyak 8.057 NIK bermasalah dan 1.199 pemilih ganda  bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Apalagi proses verifikasi bukan kewenangan KPU, melainkan merupakan tugas Dinas Kependudukan dan Capil,” ucap Idham dengan nada ragu.

Kuat dugaan, kata mantan Saksi Prabowo-Sandi di MK ini,  jika DPS Barru yang merupakan produk Dinas Kependudukan dan Capil tersebut, sama masalah DPS nya ketika pilpres, pilgub, pileg hingga pilkada.

“Kita berharap penyelenggara pemilu ini tidak serta merta melakukan penetapan Data pemilih Tetap( DPT) sebelum menyelesaikan DPS lebih awal yang diliputi beragam masalah dan jìka ini segera ditetapkan sebelum masalahnya selesai. Maka bisa menjadi blunder terhadap pihak penyelenggara Pemilu,” jelas dia.

Mantan Konsultan Kependudukan ini sempat membeberkan jika beragam masalah dalam NIK yang terkesan sengaja direkayasa hingga ditemukan berbagai masalah. Misalnya ada beberapa nama pemilih yang sama di satu TPS dengan alamat yang sama pula.

“Bahkan dalam data kode kependudukan bukan hanya tanggal dan bulan kelahiran orang yang dibolak-balik. Tetapi beberapa masalah lain juga muncul karena ada kode kependudukan yang sengaja ditutup sehingga sangat berpeluang menambah jumlah pemilih belum cukup umur, justru didaftar menjadi pemilih pemula,” tambah Idham.

Baca Juga:!Bawaslu Barru Rakor Dengan Mitra Pengawas Pemilihan

Dari temuan tim MU lanjut Idham, tercipta isyarat kuat bahwa kinerja KPU Barru dalam menjalankan tugas, tidak efektif dan kurang cermat serta tidak taat azas Pemilu sebagaimana penegasan dalam sumpah dan janji setiap komisioner KPU sesuai ayat(2) pasal 36 UU NO 7 tahun 2007.

“Jadi kami menolak keabsahan DPS dan meminta dengan segala hormat kepada Bawaslu Barru untuk menghentikan segala proses yang terkait. Paling tidak memaksimalkan pengawasan sebagaimana amanat pasal 3 UU NO 7 tahun 2007,” tandas Idham.

 

(Tim Lip)

Sebarkan:
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Terpopuler Minggu Ini

To Top