Sultra

Bupati Butur : Kita Libatkan Inspektorat dan Kepolisian dalam Pengawasan Anggaran

Drs Abu Hasan

 

BUTON UTARA,SULTRA- Pemerintah Daerah bersama Ketua DPRD, Tim Gugus tugas Covid-19, TNI/Polri, Dinas terkait melakukan rapat koordinasi percepatan penanganan Corona Virus Desease Tahun Anggaran 2020, di Aula Gedung Bapedda, Jumat (17/04/20).

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Bupati Buton Utara Abu Hasan, Wakil Bupati Ramadio, Ketua DPRD Diwan, Sekretaris Daerah Budianti Kadidaa, Kepala OPD,TNI/Polri.

Bupati Buton Utara, Abu Hasan, mengatakan, kesimpulan rapat hari adalah memperkuat struktur kelembagaan, percepatan penanganan gugus tugas Covid-19, dengan menambah jumla personil secara lengkap.

Saat ini Bupati langsung yang menjadi Ketua Gugus tugas Covid-19 Butur, dan di dalam keanggotaan ada Ketua DPRD, Kapolres, Kasdim, IDI dan semua dinas terkait dalam penanganan Covid-19 di wilayah Buton Utara.

“Secara Struktural personalia nya semakin jelas posisinya di birokrasi semoga ini dapat berdampak positif dari tingkat eksekutif sampai tingkat desa dan kelurahan, karena semua stakeholders terlibat”, jelas Abu Hasan.

Bupati mengatakan, pihaknya telah membuat komposisi yang cukup ideal, ada alokasi dana untuk Covid-19, dan ada promosi terhadap yang terkena dampak pandemi virus corona, seperti yang terkena phk, pedagang kecil, industri baru tumbuh dan lainnya, kita sedang melakukan pendataan dan akan dibantu oleh Pemerintah Daerah.

“Kita akan fasilitasi termasuk jaring pengaman sosial seperti para petani, nelayan, yang juga terkena dampak, kita akan bantu”,jelas Ketua KONI Butur.

Saat disingung mengenai anggaran desa untuk menangani Covid-19, Abu Hasan menjelaskan, informasi terakhir para kepala desa sudah menganggarkan 100 jt untuk jumlah penduduk desa yang kecil dan sampai 200 jt untuk skala penduduk yang besar. Dana itu untuk penanggulangan, terkena dampak Covid-19 dan jaring pengaman sosial.

“Itu sudah ideal karena di kecamatan juga ada anggaran untuk Covid-19”, terang Abu Hasan.

Untuk pengawasan melibatkan Inspektorat dan pihak kepolisian, karena kita harus mengikuti mekanisme pengelolaan anggaran secara normatif.

“Jangan karena Covid ada oknum yang mengambil kesempatan dalam memanfaatkan penggunaan anggaran sesuka hati”, tandas Ketua DPD PDI-P Sultra ini.

(Giyan)

Sebarkan:
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Terpopuler Minggu Ini

To Top