BUTON UTARA, SULTRA – Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terus berupaya memaksimalkan fungsi pengawasan. Mulai dari pelaksanaan program kerja eksekutif hingga pengawasan serta dukungan kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 belakangan.
BACA JUGA: Dalam Sehari, Empat Desa di Butur Bagikan BLT Ke Warga
DPRD dan Pemkab Butur Bersatu Lawan Covid-19
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara, melakukan sidak di RSUD setempat terkait kesiapan penanganan Virus Corona (COVID-19). Di lapangan, Dewan menjumpai masih minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga Kesehatan.
“Saat ini tenaga kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Lengkapi alatnya dan insentifnya juga harus ditambahkan, karena mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19,” tegas Ketua DPRD Butur, Diwan kepada sulawesion.com.
BACA JUGA: 11 Ton Kopra Putih di Butur Diekspor
Diwan menambahkan, DPRD dan Pemda Butur sepakat bergandengan dalam pencegahan maupun penanganan wabah Virus Corona. Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Kesehatan, kata dia, segera mempercepat proses pencairan dana APD ataupun Alkes tersebut.
Politisi Partai Amanat Nasional itu lebih lanjut mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah cepat Pemda Butur menyikapi penyebaran pandemi virus corona. Sebagai mitra Pemda, kata Diwan, DPRD tentu akan mendukung langkah pencegahan maupun penanganan Virus Corona.
“Semua tidak ada masalah, tinggal kita hubungi lagi Bupati dan semua Muspida, TNI-Polri, untuk membicarakan kelanjutan hal ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Polres Butur Ciduk Pelaku Cabul
Bupati Butur, Abu Hasan, beberapa waktu lalu sudah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan virus corona. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dia pun mengajak semua pihak, agar bersama-sama melakukan pencegahan.
“Virus Corona ini musuh besar. Kita harus bersatu padu untuk mencegahnya,” tutur Abu Hasan
Lawan Covid-19, DPRD Butur Minta Pintu Masuk Diperketat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusul pemeriksaan di perbatasan atau pintu masuk di wilayah itu segera diperketat. Saran tersebut disampaikan saat rapat bersama eksekutif serta sejumlah instansi yang tergabung dalam tim gugus tugas Covid-19, di gedung DPRD setempat.
Salah satu anggota DPRD, Muh. Rukman Basri Zakariah, mengatakan upaya pencegahan tentunya tidak lepas dari penanganan di setiap pintu masuk, seperti pelabuhan dan perbatasan darat. Agar berjalan maksimal, tentunya perlu dibarengi dengan peralatan yang memadai.
Legislator lainnya, Abdul Mustarif Saleh, punya pandangan serupa. Di mana, perbatasan memang perlu diperhatikan. Mulai dari pemeriksaan diperkuat, bahkan bila perlu disiapkan tempat mencuci tangan bagi setiap orang yang masuk ataupun sebaliknya.
BACA JUGA: Lawan Corona, Gas-Ful Sumbangkan Baju Hazmat Kepada Gugus Tugas Covid-19 Butur
Menyusul pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Butur, Muhammad Kasrul yang juga hadir dalam rapat tersebut.
Kasrul berkata, saat ini Butur sebetulnya belum masuk pada tahap perang dengan covid-19 yang sesungguhnya. Gugus tugas, kata dia, masih dalam tahapan pelacakan dan penyusunan strategi.
“Strategi kita bagaimana, apakah kita mau blokade ini wilayah atau tidak?. Kalau sudah perang yang sesungguhnya, saya kira penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) ini harus. Tidak boleh tidak,” ungkap Kasrul.
Di kesempatan berikutnya, Wakil Ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, menuturkan saat ini Butur memang perlu isolasi wilayah, seperti yang sudah diberlakukan di Kendari. Hal ini penting dilakukan, mengingat sebagian logistik yang sudah dipesan seperti APD belum tiba di Butur.
BACA JUGA: Bupati Butur : Kita Libatkan Inspektorat dan Kepolisian dalam Pengawasan Anggaran
Di lapangan nanti, kata Afif, kelengkapan alat termasuk insentif para petugas, tentu juga harus diperhatikan.
“Kalau yang sudah dipesan belum datang, lakukan dulu ini isolasi wilayah, seperti di Kota Kendari. Libatkan SatPol-PP, Polisi, TNI, Kapus-kapus semua. Itu dulu yang bisa dilakukan, kasih keluar dulu anggaran yang setengah itu,” tuturnya.
“Seperti penjelasan Kadis Kesehatan tadi, bahwa ini belum seberapa. Kita tutup dulu perbatasan,” Pungkas Afif.
(Adv/Tim)
