Sulut

Tudingan Perekaman e-KTP Sarat Kepentingan, Ini Penjelasan Kadis Dukcapil Manado

MANADO, SULUT – Akhir-akhir ramai tudingan soal perekaman e-KTP di Manado dari rumah ke rumah sarat kepentingan di Pilkada 2020 mendatang, membuat Dinas Catatan Sipil Kota Manado angkat bicara.

Kepala Discapil Manado Julises D Oeshlers membantah semua tudingan miring tersebut. Perekaman e-KTP langsung di rumah-rumah penduduk merupakan program nasional dengan menggunakan pendekatan jemput bola (Jebol), sesuai dengan instruksi Presiden.

“Program ini sudah jalan semenjak Januari 2020 lalu. Hanya saja karena pandemi covid 19 melanda Indonesia termasuk kota Manado, maka dihentikan lagi pada bulan Maret 2020 lalu,” jelas Oehlers .

BACA JUGA: Walikota Manado: Minggu ini Dana Lansia Dibayarkan

Selanjutnya, karena pertimbangan perekamanan e-KTP merupakan program nasional dan capaianya harus 98 persen, maka perekaman langsung di rumah-rumah penduduk di seluruh kecamatan di Manado dimulai kembali pada bulan Agustus 2020 lalu, dengan tetap memperhatikan penerapan prokes covid 19 yang sangat ketat.

“Ini sesuai juga dengan edaran yang disampaikan Kemendagri yang ditunjukan kepada seluruh Dukcapil se Indonesia. Kenapa demekian, karena kita berharap Desember nanti perekaman e-KTP sudah bisa mencapai 98 persen di Kota Manado,” bebernya.

“Makanya jangan heran, jika terhitung 20 November 2020 lalu, ada petugas dukcapil yang melakukan perekaman dari rumah ke rumah penduduk. Ini murni program nasional, tidak ada muatan politis karena pelaksanaan pilkada atau lainnya,” jelas Oehlers.

BACA JUGA: Anak Menangis di Rumah, Suami Tebas Istri dengan Pisau di Manado

Untuk itu, pihaknya meminta agar semua pihak temasuk masyarakat dapat memberikan dukungan moril kepada petugas dukcapil yang setiap hari berpindah rumah pnduduk maupun berpindah kelurahan untuk melakukan perekaman e-KTP.

“Tidak perlu ada prasangka buruk terhadap kami, karena kami hanya menjalankan program nasional tanpa ada rekayasa ataupun kepentingan lain, karena sesuai Inpres negara wajib hadir sampai di pintu-pintu rumah warga untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan,” kata Oehlers menutup pembicaraan. (red)

 

Sebarkan:
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Terpopuler Minggu Ini

To Top