Bantuan Stimulan Korban Erupsi Gunung Ruang Tak Kunjung Tersalur, Ini Penjelasan Sekda Sitaro

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Denny Kondoj. (Foto: Vian Hermanses)

SITARO, SULAWESION.COM – Setahun sudah peristiwa dahsyat berupa erupsi Gunung Ruang di Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Dari kejadian itu, tak sedikit cerita pedih dirasakan masyarakat setempat baik yang tinggal di daratan Pulau Ruang maupun daratan Tagulandang.

Bacaan Lainnya

Kondisi itu kian diperparah dengan terhambatnya proses penyaluran bantuan stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi mereka yang terdampak.

Lantas, apa penyebab sehingga bantuan dana yang telah dijanjikan sejak tahun 2024 silam itu tak kunjung disalurkan kepada masyarakat?

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Denny Kondoj mengatakan, bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana Gunung Ruang masih terus diperjuangkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Kondoj, hingga kini pihaknya masih berupaya untuk meminta pembukaan blokir yang dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB.

“Untuk dana ini sudah mau di cairkan, kalau tidak salah bulan September atau Oktober lalu. Namun turun edaran dari Kemendagri dimana dalam rangka pilkada semua bantuan apapun ditangguhkan dan ini juga berdampak pada bantuan bagi korban bencana di Tagulandang,” kata Kondoj akhir pekan lalu.

Usai pilkada, pemerintah daerah kembali menyurat kepada BNPB agar dana yang diblokir dapat segera dibuka dan selanjutnya akan disalurkan.

Akan tetapi hal ini kemudian menjadi tertunda dengan adanya pendataan dan verifikasi kembali yang dilakukan oleh pihak BNPB.

“Sehingga yang tadinya jumlah rumah rusak sedang dan ringan yang berjumlah 2066, berkurang 73 rumah dan dana yang tadinya Rp3,7 miliar lebih menjadi Rp3,4 miliar lebih,” urainya.

Belakangan, pihak BNPB menjanjikan bakal membuka blokir dimaksud asalkan menghadirkan Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Chyntia Kalangit dan Wakil Bupati Heronimus Makainas di Jakarta.

“Makanya setelah paskah, bupati dan wakil bupati mungkin didampingi kepala pelaksana BPBD akan mendatangi pihak BNPB untuk meminta blokir,” urai Kondoj lagi.

Ia juga menjelaskan bahwa bagi masyarakat sudah memperbaiki rumah mereka yang rusak nantinya akan dilakukan penggantian melalui bantuan stimulan tersebut.

“Nanti akan berbeda-beda. Bagi yang belum memperbaiki nantinya akan disalurkan secara bertahap sedangkan bagi mereka yang sudah memperbaiki secara mandiri, maka kami akan memberikan anggaran sesuai dengan dana yang sudah dikeluarkan,” jelasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan