BOGOR,SULAWESION.COM- Pemerintah Kabupaten Blora melakukan studi tiru ke Kota Bogor untuk mempelajari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan pertanian organik dan ketahanan pangan. Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Balai Kota Bogor, Senin (15/12/2025).
Rombongan Pemkab Blora dipimpin langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers. Mereka diterima oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Ketua DPRD Kota Bogor.
Bupati Arief Rohman menyampaikan, kunjungan tersebut bertujuan membangun sinergi antardaerah sekaligus menggali strategi konkret untuk meningkatkan PAD di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran transfer pusat ke daerah.
“Kami ingin bersilaturahmi sekaligus membangun kerja sama ke depan antara Blora dan Kota Bogor. Bogor kami pelajari karena memiliki PAD yang kuat. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, kami perlu strategi yang tepat agar PAD Blora bisa terus meningkat,” ujar Arief Rohman.
Menurutnya, Pemkab Blora ingin mempelajari secara langsung inovasi dan kebijakan yang diterapkan Pemkot Bogor dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor mencapai Rp3,3 triliun, dengan kontribusi PAD lebih dari Rp1,1 triliun.
“Sebagian besar APBD Kota Bogor bersumber dari PAD. Sisanya berasal dari dana bagi hasil, transfer daerah, serta sumber-sumber lain yang sah,” jelas Dedie.
Meski demikian, Dedie mengungkapkan bahwa Kota Bogor juga terdampak kebijakan pemotongan transfer daerah yang secara nasional berlaku untuk seluruh pemerintah daerah.
“Untuk Kota Bogor, pemotongan transfer daerah mencapai sekitar Rp250 miliar,” katanya.
Dalam upaya mengoptimalkan PAD, Pemkot Bogor terus mendorong inovasi melalui digitalisasi layanan pendapatan daerah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH), layanan E-SPPT, E-OPSIR, serta aplikasi pendataan dan pengawasan lapangan berbasis digital.
Pemkot Bogor juga menaruh perhatian besar pada sektor perparkiran sebagai salah satu potensi pendapatan.
Saat ini terdapat sekitar 110 titik parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan, sementara parkir di kawasan pasar dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan penerimaan dari sektor tersebut, Pemkot Bogor tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus perparkiran serta Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait pengelolaan parkir.
Selain itu, dilakukan inventarisasi ulang lokasi parkir untuk pembaruan surat keputusan wali kota, serta transformasi sistem pemungutan dari manual ke digital melalui sistem ORIS.
Tak hanya itu, Pemkot Bogor juga menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga, mengkaji potensi pemungutan parkir di ruas jalan provinsi dan nasional, serta merencanakan penerapan tarif parkir diferensial pada ruas jalan rawan kemacetan.
Di sektor pertanian, Kota Bogor mengedepankan konsep pertanian perkotaan atau urban farming sebagai solusi atas keterbatasan lahan.
“Karena lahan pertanian kami terbatas, kebijakan pertanian lebih diarahkan pada urban farming dan pertanian organik,” ujar Dedie.
Agenda kunjungan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara Pemkab Blora dan Pemkot Bogor, termasuk pembahasan regulasi daerah terkait pertanian organik antara DPRD Blora dan DPRD Kota Bogor.
Selain ke Balai Kota Bogor, rombongan Pemkab Blora juga melanjutkan studi ke Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memperdalam pengembangan pertanian organik dan ketahanan pangan.
Bupati Blora beserta rombongan berdiskusi dengan Wakil Rektor IPB Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar, serta Dekan Fakultas Pertanian Prof. Suryo Wiyono, didampingi sejumlah guru besar dan dosen.
“Kami mendiskusikan berbagai peluang kolaborasi antara Pemkab Blora dan IPB, khususnya Fakultas Pertanian. Beberapa program kerja sama juga sudah berjalan di Blora,” terang Prof Iskandar.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi pijakan strategis bagi Pemkab Blora dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD dan penguatan sektor pertanian berbasis inovasi dan keberlanjutan.
