PATI,SULAWESION.COM- Suasana Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanas pada Rabu 13 Agustus 2025, ketika ribuan warga turun ke jalan memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Aksi yang dipimpin langsung oleh tokoh masyarakat sekaligus koordinator lapangan, Botok, menjadi simbol perlawanan warga terhadap kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai mencekik rakyat.
Sejak pagi, massa dari berbagai kecamatan bergerak menuju Alun-alun Pati. Mereka membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, menuntut Bupati segera mencabut kebijakan kenaikan PBB. Seruan “Turunkan Sudewo!” bergema di seluruh sudut alun-alun.
“Kami tidak menolak pajak, tapi 250 persen itu gila. Kebijakan ini bukan lagi penyesuaian, tapi pemerasan terhadap rakyat kecil,” tegas Botok dalam orasinya di hadapan ribuan pendemo. Seruan tersebut disambut sorakan dan tepuk tangan dari massa yang memadati lokasi aksi.
Di tengah gelombang protes, Kapolres Pati, AKBP Jaka Wahyudi dan Dandim Pati, Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, hadir memantau langsung jalannya aksi. Keduanya mengimbau pendemo untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis.
“Kami memahami aspirasi masyarakat, tapi kami mohon aksi ini berjalan damai. Jangan sampai ada kerusakan fasilitas atau tindakan yang merugikan,” kata Kapolres Pati di depan perwakilan massa.
Dandim Pati turut mengingatkan bahwa aspirasi akan lebih mudah diterima jika disampaikan dengan tertib.
“Kami mendukung penyaluran aspirasi yang sehat. Mari sama-sama menjaga keamanan Pati, karena kekerasan hanya akan merugikan kita semua,” ujarnya.
Aksi ini berlangsung relatif kondusif, suasana tegang tetap terasa. Botok menegaskan bahwa gelombang protes akan terus berlanjut jika Bupati Sudewo tidak segera mencabut kebijakan PBB 250 persen. Bahkan, ia mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar pada aksi berikutnya.
Kebijakan kontroversial ini telah menjadi isu nasional, memicu diskusi publik tentang keadilan pajak dan sensitivitas pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Semua mata kini tertuju pada langkah Bupati Sudewo bertahan dengan kebijakan yang menuai kritik tajam, atau mengambil langkah mundur demi meredakan kemarahan publik.
