JAKARTA,SULAWESION.COM-Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, kembali menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini ia buktikan melalui kehadirannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI itu dibuka resmi oleh Wakil Ketua KPK RI, DR. Yohanes Tanak, SH., MH. Rakor ini dihadiri jajaran pejabat penting Sulawesi Utara, termasuk Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen, para bupati, wali kota, dan ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari program strategis KPK untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Sulawesi Utara. KPK menekankan pentingnya penguatan pengawasan, pencegahan, hingga supervisi terhadap instansi pemberantas korupsi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati Ronald Kandoli menilai langkah ini sebagai upaya preventif yang krusial. Menurutnya, membangun integritas pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan aturan, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dan implementasi konsisten di semua lini.
“Langkah yang diambil KPK ini sangat kami apresiasi. Ini bukan sekadar rapat teknis, tetapi komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi,” ujar Ronald usai acara.
Ia menegaskan bahwa kehadiran kepala daerah di forum seperti ini bukan sekadar simbol dukungan, melainkan wujud kesiapan untuk membuka ruang koordinasi dengan KPK. Menurutnya, sinergi kuat akan memudahkan deteksi dini potensi penyalahgunaan kewenangan, sehingga dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian negara.
“Kalau pencegahan dilakukan serius sejak dini, efek domino yang merugikan masyarakat bisa dihindari. Selain itu, pelayanan publik akan meningkat secara berkelanjutan,” tambahnya.
Kehadiran lengkap jajaran ini menjadi sinyal kuat keseriusan Pemkab Minahasa Tenggara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan daerah.
Dengan semangat tersebut, diharapkan kolaborasi ini mampu menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kandoli hadir bersama jajaran penting Pemkab Minahasa Tenggara, antara lain Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP., MM., Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, Inspektur Daerah Dra. Marie Mas Makalow, Kepala BPKPD Dr. Mecky Tumimomor, SE., M.Si, dan Sekretaris Pribadi Bupati Dristy Tora, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian di DPRD Mitra.
