SITARO, SULAWESION.COM – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Kalangit menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) akselerasi pembahasan percepatan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dalam prolegnas prioritas tahun 2025.
Agenda strategis bagi setiap daerah kepulauan di Indonesia itu dilangsungkan di Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa 2 Desember 2025.
Menurut Kalangit, regulasi tersebut menjadi penting untuk Kabupaten Sitaro sebagai salah satu daerah kepulauan, terlebih untuk membuka ruang baru bagi percepatan pembangunan di Sitaro.
“Semoga regulasi ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan seperti Kabupaten Sitaro,” ungkapnya usai mengikuti sesi pemaparan.
Regulasi khusus bagi daerah kepulauan itu juga memungkinkan adanya alokasi fiskal lebih adil, akses pembangunan yang setara, serta penguatan konektivitas antarwilayah.
Bupati menambahkan, pemerintah daerah pun siap mengikuti proses pembahasan berikutnya agar aspirasi masyarakat Sitaro benar-benar terwakili dalam kebijakan nasional.
Kesempatan itu, Ketua DPD RI, Sultan Najamudin menyebut bahwa draf RUU Daerah Kepulauan sebagai usul inisiatif DPD RI telah rampung dan saat ini tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk dibahas bersama pemerintah.
Momentum ini dinilai sebagai fase akhir sebelum daerah kepulauan mendapatkan kepastian hukum yang telah lama diperjuangkan oleh banyak pihak.
Sultan menyoroti bahwa selama puluhan tahun pembangunan nasional lebih terpusat pada wilayah daratan, padahal Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang membutuhkan perlakuan berbeda.
Melalui RUU Daerah Kepulauan, DPD RI menghadirkan lex specialis yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan provinsi dan kabupaten kepulauan, termasuk pulau-pulau terluar dan tertinggal.
Rakornas kali ini juga dihadiri berbagai tokoh nasional seperti Menko Polhukam dan Menteri Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah kepulauan.
