BOLMUT,SULAWESION.COM– Kepala pusat riset ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asep Hidayat menyampaikan Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati ekosistem lamun di seluruh dunia.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi webinar menjaga dalam senyap: padang lamun, sang pelindung pesisir dan pengendali iklim global, Senin 2 Maret 2026 dalam memperingati hari lamun sedunia yang jatuh pada 1 Maret.
Asep menuturkan padang lamun salah satu ekosistem pesisir yang sering luput dari perhatian. Namun memiliki peran yang sangat strategis atau fundamental.
“Keberadaan padang lamun sangat penting dan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya pelindung alam pesisir dengan kemampuannya meredam energi gelombang dan mengurangi abrasi dan menstabil sedimen sehingga menjaga kejernihan air,”ungkapnya.
Lamun juga menjadi habitat penting bagi biota laut termasuk ikan dan spesies lain yang bernilai ekonomi. Selain itu menurutnya di Indonesia potensi karbon biru di padang lamun diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta karbon.
“Menjadikan aset penting bagi strategi mitigasi dan perubahan iklim nasional dan sumber ekonomi kedepan,”ujar Asep.
Namun menurutnya, keberadaan lamun menghadapi tantangan serius berupa adanya pembangunan pesisir, sedimentasi yang terus terjadi.
Yang mana sedimentasi ini terjadi bukan hanya karena begitu saja, tetapi ada konversi dari hulu dan lain-lain sehingga mengalir ke daerah pesisir.
“Selain itu terdapat pula ancaman dari pencemaran lingkungan, penangkapan yang tidak ramah lingkungan . Selain itu juga dampak perubahan iklim seperti suhu permukaan laut meningkat,”jelasnya.
Dalam webinar ini diketahui berdasarkan data Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI luasan lamun di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 293,468 Hektar (Ha) data ini yang sudah tervalidasi. Namun data terbaru berdasarkan pemetaan nasional luas lamun mencapai 660.156,35 Ha pada tahun 2025.
Lamun sendiri merupakan tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan perairan laut, terutama di daerah pesisir dan laut dangkal. Tumbuhan ini memiliki peran penting dalam ekosistem laut sebagai penyedia habitat dan makanan bagi banyak organisme laut.
Seperti ikan, udang, kerang, penyu, dugong, dan organisme lainnya. Lamun juga berperan dalam menstabilkan sedimen dasar laut, mitigasi perubahan iklim, dan menyerap karbon.
Dibandingkan dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang, ekosistem lamun masih termarjinalkan. Namun ternyata, ekosistem ini memberikan jasa ekosistem yang signifikan dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir, perubahan iklim global, kestabilan pantai dan keseimbangan perairan.
Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Nurul Dhewani Mirah Sjafrie mengatakan lamun merupakan habitat yang penting namun termajinalkan. Menurutnya lamun menyediakan jasa ekosistem sehingga perlu adanya pengelolaan. Selain itu, saat ini lamun mengalami ancaman.
Nurul mencontohkan jasa ekosistem lamun dari sisi perikanan berupa sebagai sumber pendapatan, ketahanan pangan bagi warga pesisir dan mendukung perikanan global.
“Tetapi keberadaan lamun memiliki ancaman berupa reklamasi, polusi, penangkapan destruktif, pengerukan, tangkap lebih hingga sidimentasi,”ujar Nurul sambil menambahkan ancaman lain keberadaan lamun adanya kenaikan muka air laut dan suhu laut.
Dari segi pengelolaan dirinya mendorong pembentukan kawasan konservasi lamun, restorasi habitat lamun, penyedertahuan arti penting lamun dimana adanya peran masyarakat lokal hingga perlunya regulasi kebijakan untuk melindungi ekosistem lamun.
Ia menegaskan lamun hilang akan menjadi ancaman bagi ekosistem pesisir dan ekonomi pesisir. Sehingga perlu adanya kolaborasi antar stakeholder untuk mengelola ekosistem lamun.
Sebelumnya, Nurul mendorong pengelolaan ekosistem lamun di Indonesia perlu adanya pendekatan konsep Social-Ecological System (SES) yang merupakan pendekatan yang multi-disiplin. Dengan pendekatan SES, aspek ekologi, sosial dan tata kelola diidentifikasi, diperhitungkan dan dianalisis secara bersamaan, sehingga strategi pengelolaan yang dihasilkan menjadi komprehensif.
“Pendekatan SES sangat relevan untuk menjawab persoalan lokal dan nasional di ekosistem pesisir, terutama ekosistem lamun, karena mampu menggabungkan analisis ilmiah aspek ekologi, sosial, tata kelola dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan,”katanya.
Sementara itu peneliti ahli muda pusat riset ekologi BRIN Yusmiana Rahayu menambahkan lamun berperan dalam menyerap CO2, karena lamun merupakan tumbuhan yang melakukan fotosintesis.
“Dengan menjaga ekosistem padang lamun kita bisa menjaga terlepasnya CO2 yang sudah tersimpan di biomasa dan sedimen lamun, sehingga tidak memperburuk emisi CO2 yang mengakibatkan perubahan iklim,”harapnya.
Luas Padang Lamun di Bolaang Mongondow Utara
Berdasarkan data dinas lingkungan hidup Kabupaten Bolmut dalam analisis spasial luasan padang lamun di Bolaang Mongondow Utara mengungkapkan total luasan sebesar 255,89 hektar (ha).
Distribusi luasan ini secara signifikan didominasi oleh kelas kerapatan rendah, yang mencakup 103,01 ha (sekitar 40,26% dari total luasan), diikuti oleh kerapatan Sedang sebesar 78,69 ha (30,75%), dan kerapatan Tinggi sebesar 74,19 ha (28,99%).
Pola distribusi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ekosistem lamun di wilayah studi berada dalam kondisi terfragmentasi atau memiliki tingkat tutupan biomassa yang rendah.
Distribusi luasan yang tidak merata di antara kelas kerapatan menunjukkan adanya tekanan lingkungan, baik secara fisik maupun antropogenik, yang mencegah padang lamun mencapai kondisi tutupan yang optimal.
Secara spasial, luasan lamun terkonsentrasi di empat kecamatan utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total luasan.
Kecamatan Kaidipang (82,58 ha) dan Bolangitang Timur (82,38 ha) merupakan penyumbang terbesar luasan padang lamun.
Sementara itu, Kaidipang, luasan lamun terdistribusi merata di ketiga kelas kerapatan, menunjukkan heterogenitas struktur komunitas di wilayah tersebut.
Sebaliknya, Bolaangitang Timur didominasi oleh kerapatan Rendah (33,97 ha), mengindikasikan adanya degradasi struktural yang masif di wilayah pesisir timur.
Sangkub (47,88 ha) juga menunjukkan dominasi yang jelas pada kelas kerapatan Rendah (28,01 ha).
Distribusi ini menggarisbawahi perlunya prioritas konservasi dan rehabilitasi di wilayah dengan luasan besar namun kerapatan rendah untuk mengembalikan fungsi ekologis esensialnya.
Secara kontras, kecamatan Bintauna tercatat tidak memiliki luasan lamun sama sekali (0,00 ha), yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut tidak memiliki habitat lamun yang stabil atau mungkin telah mengalami kepunahan lokal (local extinction) akibat faktor lingkungan ekstrem atau alih fungsi lahan yang intensif.
Kecamatan Pinogaluman (14,01 ha) dan Bolangitang Barat (29,03 ha) memiliki luasan lamun yang lebih kecil.
Menariknya, Bolangitang Barat menunjukkan proporsi luasan kerapatan Tinggi yang cukup signifikan (12,75 ha), yang mengindikasikan adanya hotspot kesehatan ekosistem lamun di tengah kondisi kerapatan rendah secara umum di wilayah studi.
Variasi antar-kecamatan ini menegaskan bahwa strategi manajemen lamun harus disesuaikan berdasarkan kondisi luasan total dan distribusi kerapatan yang spesifik di setiap wilayah administratif.
