BLORA,SULAWESION.COM — Puluhan pengurus dan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora melakukan aksi audiensi di Gedung DPRD Blora, Senin (20/10/2025). Mereka mendesak Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (GMM) dan Perum Bulog segera menyelesaikan krisis terhentinya proses giling yang sudah berlangsung sejak awal Oktober 2025.
Audiensi tersebut turut menghadirkan Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra, Direktur Perum Bulog Febby Novita, serta jajaran manajemen GMM. Forum berjalan tegang namun terbuka, menyusul keresahan petani yang merasa dirugikan akibat berhentinya operasi pabrik saat musim panen.
Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, menegaskan kondisi saat ini merupakan situasi darurat bagi para petani. Tebu yang sudah siap digiling terancam rusak akibat hujan tinggi yang melanda wilayah Blora dalam dua pekan terakhir.
“Sekarang waktunya panen, tapi pabrik berhenti giling. Hujan membuat tebu roboh, rendemen turun, dan kami alami kerugian besar. Kami minta solusi cepat, jangan sampai petani jadi korban terus,” tegas Sunoto.
Manajemen GMM yang diwakili Sri Emilia Mudiyanti (Plt. Dirut) menyampaikan bahwa kerusakan terjadi pada mesin penggiling utama. Pihaknya mengklaim perbaikan sedang dipercepat dan pabrik berkomitmen kembali beroperasi dalam waktu dekat.
“Kami memahami keresahan petani. Perbaikan berlangsung intensif dan kami berupaya agar giling dapat segera dimulai kembali,” ungkapnya.
Bupati Blora Arief Rohman meminta jajaran Bulog dan GMM tidak menunda-nunda langkah penyelamatan tebu rakyat, karena kerusakan tanaman di lapangan terus berkembang setiap hari.
“Kami ingin ada langkah konkret, cepat, dan terukur. Pemerintah daerah akan mengawal agar hak-hak petani terlindungi,” tegas Arief.
Sementara itu, Ketua DPRD Blora Mustopa menyatakan pihaknya sudah bersurat resmi ke Bulog untuk meminta penjelasan, dan mengapresiasi langkah cepat Bulog yang menurunkan tim ke Blora sebelum audiensi berlangsung.
Namun karena belum ada kesepakatan final, DPRD menegaskan akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami akan bertolak ke Jakarta untuk bertemu manajemen pusat Bulog dan kementerian terkait agar konflik ini tidak berlarut-larut,” kata Mustopa.
Hingga audiensi ditutup, belum ada keputusan teknis yang mampu menjamin kapan pabrik kembali berjalan. Para petani menegaskan akan kembali turun jika
solusi tak kunjung muncul dalam hitungan hari, bukan minggu.
