MINAHASA, SULAWESION.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, melaksanakan kegiatan
Pencanangan Pemasangan Patok Batas Sempadan Danau Tondano, yang melibatkan Kementerian PUPR, ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (13/9/2023).
Hal ini dilakukan karena Danau Tondano masuk dalam salah satu dari 15 danau prioritas nasional untuk dilestarikan dan ini berdasarkan manfaat serta nilai ekonomi yang tinggi dari Danau Tondano.
Dirjen Sumber Daya Alam Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan pemasangan patok batas danau Tondano, merupakan upaya negara dalam menguasai sumber air untuk dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Kegiatan konservasi sumber daya air ini karena danau Tondano adalah salah satu dari 15 danau prioritas Nasional yang sangat penting bagi Provinsi Sulut,” ujar Lombogia.
Dikatakan, Studi dan kajian serta pelaksanaan revitalisasi mulai dilaksanakan tahun 2014 sampai sekarang. Oleh sebab itu potensi air Danau Tondano akan dimaksimalkan karena banyak memberi manfaat.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN, bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Sartin Hia, berujar bahwa dorongan dari KPK, Kementerian ATR/BPN dan kolaborasi pemerintah daerah hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
“Kami mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan, mari kita bersinergi dalam meningkatkan peran untuk penyelamatan Danau Tondano. BPN telah mencanangkan pemasangan sebanyak satu juta patok serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana amanat presiden tentang penyelamatan danau prioritas nasional maka Danau Tondano sebagai objek wisata harus kita lestarikan dan lindungi,” jelas Sartin.
Bupati Minahasa, Royke Octavian Roring (ROR), dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Danau Tondano adalah aset yang sangat penting dan berkat kerja sama KPK beberapa hal bisa terselesaikan termasuk pengamanan aset pemerintah.
“Atas nama pemeritnah, mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berupaya hingga pemasangan patok bisa terlaksana. Kepada KPK diucapkan terima kasih karena sudah sejak 2021 mendorong pengamanan danau Tondano dan terus mengawal percepatan pelaksanaan kegiatan ini,” ungkap Bupati ROR.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, berharap semoga pencanangan patok batas Danau Tondano membawa manfaat yang baik.
“Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pengamanan aset negara, optimalisasi pendapatan daerah, dan penyelamatan keuangan negara. Kita semua sama-sama terlibat, berharap danau ini menjadi sumber pendapatan masyarakat dan daerah. Nantinya perlu menjaga ketersediaan air dan penanggulangan banjir,” pesannya.
Turut hadir dalam acara ini, Kajati Sulut, Andi Muhammad Taufik, Kabinda Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan, T. Iskandar, Inspektur Jendral Kementrian PUPR RI, T. Iskandar, Kasrem 131/Santiago, Kolonel Inf Yarnedi Mulyadi,Irwasda Polda Sulut, Kombes Pol Bayu, Kepala BNN Sulut, Brigjen Pol. Pitra A. Ratulangi, Kepala Basarnas Manado, Monce Bruri, Kapolres Minahasa, AKBP Ketut Suryana, Kasdim 1302/Minahasa Mayor Inf Vino Satria Onibala, Kajari Minahasa, Dicky Oktavia, Wakil Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, Sekda Minahasa, Lynda Deisye Watania, dan FKUB Kab Minahasa.
(David).
