MITRA,SULAWESION.COM-Wakil Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Fredy Tuda, mewakili Bupati Ronald Kandoli secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Minahasa Tenggara, yang digelar di Lantai 3 Kantor Bupati Mitra, Rabu (28/1/2026).
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Saat membacakan sambutan Bupati, Wakil Bupati Fredy Tuda menekankan pentingnya sinergi dan kontribusi pemikiran dari seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menjaring aspirasi, saran, dan masukan dari berbagai pihak, sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan daerah agar sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Minahasa Tenggara ke depan,” ujar Fredy Tuda.
Ia berharap, melalui forum tersebut, dokumen RKPD Tahun 2027 yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.
Kegiatan ini dihadiri dan diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mitra, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Selain itu, turut hadir para camat, hukum tua dan lurah, perwakilan instansi vertikal, perbankan, keterwakilan unsur perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta perwakilan pelaku usaha. Forum ini juga menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Prof Dr Zetly Tamod, SP, MSi, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
Dengan keterlibatan lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara optimistis perencanaan pembangunan Tahun 2027 dapat disusun secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
