KOTAMOBAGU.SULAWESION.COM- Pemkot Kotamobagu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022. Acara berlangsung pada 7-8 Maret 2023 di Hotel Sutan Raja Kotamobagu.
Dan dihadiri oleh pembicara dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, yaitu Ahli Analis Kebijakan Otonomi Daerah, Benny Kamil, dan Penilai Program dan Kinerja Wilayah 1A, Ronne Allan Carry Kalalo.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten Satu Nasli Paputungan, Kepala, dan Kasubbag Program dari seluruh SKPD Kotamobagu.
Sekretaris Kotamobagu Sofyan Mokoginta menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandiriannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan, pembuatan kebijakan, peningkatan daya saing daera.
Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menjamin kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
Untuk mencapai desentralisasi ini, pemerintah daerah terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Proses monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
“Pentingnya LPPD dalam proses ini, yaitu laporan yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Ia menyatakan, Perda Nomor 18 Tahun 2020 telah melakukan perubahan terhadap metode monitoring dan evaluasi terkait penyiapan LPPD. Oleh karena itu, Pemkot Kotamobagu memandang perlu diadakannya acara Bimtek tersebut,”ujarnya.
Dalam acara tersebut, Sofyan berdiskusi dengan narasumber dari Kemendagri terkait isu penyiapan LPPD di Pemda.
Mereka berkesimpulan bahwa pemahaman aparat pemerintah daerah dalam menyusun laporan perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan.
“Semoga para peserta Bimtek dapat memperoleh manfaat dari pelatihan dan bimbingan tersebut, sehingga laporan LPPD dapat disusun secara efektif. Ia menegaskan, jika para peserta dapat mengikuti pembinaan dengan baik, maka keluaran laporan LPPD akan berkualitas dan memberikan informasi yang diperlukan terkait capaian dan indikator pemerintah daerah,”pungkasnya.
