MANADO, SULAWESION.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) bersama Kemenko Polhukam RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perlindungan WNI di Luar Negeri di Aula Mapalus, Kantor Gubernur, Kota Manado, Rabu (4/10/2023) pagi.
Mengusung tema “Penguatan Koordinasi dan Peran Pemda Dalam Upaya Pencegahan Kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Sektor Judi Online/Online Scam di Provinsi Sulut”, rakor dibuka langsung Wakil Gubernur Steven Kandouw didampingi Sekretaris Provinsi Steve Kepel.
Mengawali sambutan rakor, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Rina P Soemarno menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sulut.
“Kehadiran di Sulawesi Utara selalu saya rindukan, terima kasih kepada Pemprov Sulut yang telah memfasilitasi rakor ini,” ucap Soemarno.
Ia menjelaskan kasus online scam berdasarkan data dari Kemenlu, sejak Januari hingga Agustus 2023 tercatat sudah 2842 orang WNI kasusnya ditangani oleh perwakilan RI, khususnya dari Asia Tenggara, terjadi peningkatan amat sangat pesat dari tahun 2021 yang waktu itu tercatat dari Asia Tenggara korban hanya 116.
TPPO yang menjadi fokus dari Rakor ini atau tindak pidana perdagangan orang memang bukan hal yang baru. Secara tradisional salah satu bentuk TPPO diantaranya perempuan disalurkan ke negara tetangga, ke Malaysia atau ke Timur Tengah untuk menjadi pekerja domestik atau laki-laki menjadi pekerja informal di kebun-kebun, ini yang dikenal sebagai TPPO tradisional.
“Nah sekarang kita bicara baru yang profil korbannya berbeda, bukan lagi hanya ibu-ibu tapi terutama pemuda bukan berasal dari pedesaan tetapi berasal dari perkotaan bukan berpendidikan rendah tetapi umumnya pendidikan cukup tinggi mengenyam pendidikan universitas, tujuan umumnya ke negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara mereka dipekerjakan menjadi online scamer, menipu secara online bekerja di judi online dan banyak penipuan lain yang menggunakan teknologi informasi,” beber Soemarno.
Perekrutannya melalui medsos, jelas Soemarno, menggunakan teknologi informasi maka dari itu korbannya banyak yang melek teknologi informasi yang akrab dengan penggunaan medsos sehari-hari yang mungkin tidak pernah lepas dari penggunaan gadget.
“Mereka tergoda oleh judi online atau skema perekrutan yang menggunakan teknologi informasi ini mereka juga memiliki ciri yang khas dalam pekerjaannya, mereka tidak bekerja di rumah,” jelasnya.
Selain itu tambahnya, perlu dicermati ada trend yang lebih baru lagi yaitu TPPO untuk diperdagangkan organ tubuh, biasanya ginjal dan ini sudah banyak kasusnya di Kamboja.
“Tapi kami juga mencermati sudah ada kasus yang di Eropa itu kalau mau dibilang TPPO, ya agak susah juga karena mereka ke sana datang sendiri, katanya ya keinginan sendiri. Terkait dengan TPPO tren baru ini dimana banyak korban pada umumnya korban tidak merasa dia menjadi korban, dia menjadi korban TPPO,” tambah Soemarno seraya menyebutkan hal ini perlunya upaya pencegahan yang masif.
Di akhir pemaparannya Soemarno memberikan penghargaan khusus kepada Pemprov Sulut karena telah membentuk Gugus Tugas TPPO melalui Pergub Nomor 195 tahun 2023.
“Catatan kami dari ribuan kasus di Asia Tenggara, WNI korban TPPO Sulut menduduki urutan kedua dengan jumlah kasus 76 Orang. Sumatra Utara urutan pertama,” tandasnya.
Sementara itu Kandouw mengungkapkan ada 3 hal yang selalu jadi underline Presiden RI Joko Widodo yang pertama stunting, kedua inflasi dan yang terakhir adalah TPPO.
“Saat ini Sulut adalah daerah yang nomor 2 sebagai potensi kerawanan TPPO, ini menurut catatan. Sulut yang hanya 2,6 juta penduduk ini, yang masalah akibat TPPO di sektor judi online yang secara khusus di Segitiga Emas, di Kamboja, Myanmar, Laos. Kita ada 76 orang. Ini menjadi catatan khusus untuk kita semua,” ungkapnya.
Menurut Kandouw kaum perempuan asal Sulut yang dijadikan pekerja ternyata disalahgunakan, biasanya di daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku dan sebagian kecil di pulau Jawa. Tapi sekarang ini muncul lagi yang sangat merugikan bangsa di Sulut yaitu judi online.
“Yang paling memiriskan menurut catatan tadi ternyata yang terkena kerja dengan praktek-praktek ini, kalau pola yang dulu tergoda karena memang orang susah dari keluarga miskin. Tapi yang ini yang sangat terasa dari keluarga yang punya latar belakang pendidikan mapan. Ini karena ketidakmampuan kontrol impuls, keinginan-keinginan, tawaran-tawaran yang tidak bisa dikontrol akhirnya jadi seperti itu,” beber Kandouw.
Selain tugas pemerintah untuk hadir menyelesaikan, tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat diperlukan keterlibatannya.
“Terima kasih saya sampaikan bahwa teman-teman dari kepolisian di Sulawesi Utara sangat tanggap dengan hal-hal begini. Makanya DP3A selalu memberikan penghargaan kepada Polres-polres yang cepat tanggap. Meski demikian kita tetap upayakan, ikhtiarkan preventif,” tambah Kandouw.
Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang sedang dilakukan oleh Pemprov Sulut, sebut Kandouw, bahkan sudah punya kontrak target dari mitra kerja Pemprov dalam waktu setahun, minimal 2000 orang tenaga kerja untuk dikirim.
“Kita berharap hal ini juga akan mengurangi probabilitas seorang anak untuk tidak mau dibodohi dengan pekerjaan-pekerjaan seperti judi online,” sebutnya.
“Ibaratnya gunung es yang ketahuan sama orang sedikit, tapi di kakinya sudah ada ratusan orang dari Sulut yang jadi korban judi online ini, yang dipekerjakan di luar negeri. Judi online di media-media kan kita bisa lihat bagaimana anak-anak muda tiba-tiba bisa hidup bermewah-mewah, mobil mahal punya rumah macam-macam gaya hidup, ternyata judi online. Ini tugas kita sebagai pelayan di masyarakat untuk melawan,” pungkasnya sembari mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil memberantas kasus TPPO Judi Online.
Turut hadir kepala SKPD di lingkup Pemprov Sulut, perwakilan TNI/Polri, Sekda serta Kapolres se- Sulut.
