MANADO, SULAWESION.COM – Pemprov bersama DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut, Selasa (9/8/2022).
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Pj. Sekdaprov Praseno Hadi dan jajaran Pemprov Sulut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Olly menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Deprov atas kesepakatan KUA dan PPAS APBD Sulut tahun anggaran 2023.
“Sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023, kami berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat di dalamnya,” kata Olly.
“Menjadi syukur, komitmen ini disambut baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian memberikan masukan, informasi, rekomendasi, sekaligus koreksi maupun kritik yang membangun, dan bersama-sama menyempurnakan berbagai kekurangan dalam KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 ini , sehingga beberapa tahapan, pembahasan-pembahasan telah kita lewati,” lanjutnya.
Olly mengungkapkan bahwa Tahap Ke-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) yang disadur dari Undang-Undang RPJPN Nomor 17 Tahun 2007; Tema Pembangunan RKP 2023; hingga pada Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.
“KUA dan PPAS yang kita inginkan bersama hari ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program setiap Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah,” jelasnya.
Terkait dengan itu, Gubernur juga menyampaikan kebijakan arah pembangunan daerah pada tahun 2023 yaitu Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan.
Karena itu, aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2023 nanti, diharapkan mampu mewujudkan beberapa ekspektasi ekonomi makro Sulut.
“Merealisasikan prioritas-prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah, menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga kita harus mengupayakannya secara bersama-sama,” tutupnya.
Gevin Laute | Guesman Laetae
