Debat Kedua Pilkada Bitung Tak Kondusif

Polisi saat bersitegang dengan pendukung Paslon Hengky Honandar - Randito Maringka yang tidak menggunakan id card. (Dokumentasi | Yaser Baginda)

BITUNG, SULAWESION.COM – Debat kedua pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bitung tidak berjalan kondusif.

Hal tersebut terlihat saat kondisi dan situasi debat kedua sementara berlangsung di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung, Selasa (22/10/2024).

Bacaan Lainnya

Dari pantauan media ini, sejumlah pendukung pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Hengky Honandar – Randito Maringka masuk ke lokasi debat tanpa menggunakan id card atau kartu indentitas.

Baca juga: KPU Bitung Amburadul

Padahal dalam rapat koordinasi (Rakor) dengan penghubung pasangan calon (Paslon) dan pihak keamanan telah menyepakati beberapa hal.

Salah satu kesepakatan yaitu, membatasi jumlah pendukung sebanyak 80 orang masuk ke ruangan debat kedua paslon.

Menariknya, saat petugas kepolisian mengeluarkan sejumlah pendukung tanpa id card itu sempat bersitegang karena tak ingin keluar dari lokasi debat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung lewat Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM Wiwinda Hamisi mengaku ada tambahan jumlah pendukung di debat kedua ini.

“Sebelumnya ada 50 pendukung setiap paslon, kali ini kita tambah 80 jumlah pendukung. Sehingga suasana dan kondisi cukup ramai,” ucapnya.

Wiwinda juga menjelaskan, akan ada evaluasi dalam usai kegiatan itu berlangsung. Termasuk, katanya, apa yang sudah ditetapkan dalam rapat koordinasi harus dipatuhi.

“Apa yang sudah ditetapkan, harusnya dipatuhi. Termasuk id card ini. Kalau memang ada pendukung ingin melihat secara langsung, silahkan minta id card ke masing-masing paslon,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Tim Kampanye paslon nomor urut 1 Geraldi Mantiri – Erwin Wurangian, Fabian Kaloh menyangkan adanya kejadian tersebut.

Menurut Fabian, hal-hal teknis yang sudah dibahas bersama harusnya tak dilanggar oleh salah satu paslon.

“Menyangkan sih. Padahal sudah dibahas bersama. Tapi, ada paslon yang melanggar. Harusnya mendapat sanksi berat karena berpotensi membuat situasi tidak kondusif,” beber Fabian.

Ia juga menyoroti adanya pengerahan massa sebelum debat berlangsung. Fabian mengatakan hal itu memicu terjadinya kericuhan.

“Bisa dibayangkan ngga kalau kedua paslon melakukan hal yang sama? Pasti akan menjadi potensi kericuhan,” tukasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *