SITARO, SULAWESION.COM – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Kalangit membuka kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS Sitaro, Kamis (23/10/2025).
Kesempatan tersebut, bupati perempuan satu-satunya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara itu mengungkapkan beberapa hal, termasuk pentingnya penguatan tata kelola data sektoral dalam setiap kebijakan pembangunan.
Dimana data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi pondasi penting dalam merumuskan kebijakan publik, khususnya dalam menentukan arah pembangunan kedepan.
“Data berkualitas adalah bahasa bersama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Makanya keakuratan data itu sangat penting. Sekiranya hal ini menjadi perhatian kita bersama,” kata Chyntia, saat membuka jalannya FGD.
Kepada pihak BPS Kabupaten Sitaro selaku penyelenggara kegiatan, bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen dan kerja berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas statistik daerah.
Menurut bupati, kegiatan FGD menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola data sektoral, dimana pemerintah daerah kepentingan dalam menghasilkan dan memanfaatkan data yang kredibel.
Chyntia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, variasi metodologi, dan kurangnya koordinasi antar perangkat daerah.
“Melalui pembinaan statistik sektoral ini diharapkan akan lahir kesamaan persepsi dan sinergi yang kuat di antara seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut bupati menyentil tentang program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik yang diinisiasi oleh BPS, yang mana program tersebut merupakan terobosan yang sangat penting karena mampu meningkatkan literasi statistik hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Ia pun mengajak seluruh peserta agar menjadikan FGD tersebut sebagai ruang terbuka untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi.
Sebab menurutnya, kolaborasi antara BPS dan perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem data yang transparan, terpercaya, dan berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Forum ini bukan sekadar kegiatan formalitas tetapi wadah untuk membentuk kesadaran bersama bahwa data adalah aset strategis pembangunan,” ujar Kalangit sembari berharap hasil dari FGD ini dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang berbasis bukti nyata.
