Status KEK Bitung. (Dokumentasi – Yaser)
BITUNG, SULAWESION.COM – Tujuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing masih jauh dari panggangan api.
Pasalnya, pengembangan KEK Bitung dalam mamacu investasi belum berjalan sesuai dengan rencana.
Baca Juga: Serahkan LHP KEK Bitung, Steven Kandouw: Tak Ada Alasan Menunda Pekerjaan
Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Fabian Kaloh saat menghadiri rapat Musrembang RKPD Kota Bitung Tahun 2025, Rabu (27/03/2024) pagi.
“Sebelumnya saya mohon maaf untuk berbicara agak keras. Pengembangan KEK Likupang dan Bitung hanya sampai di MoU. Tetapi, hasil pengembangannya belum berjalan sesuai yang direncanakan,” ucap Fabian.
Ketua Komisi I DPRD Sulut itu juga menjelaskan, dengan realisasi investasi yang minim ini, status KEK Bitung dan Likupang berpotensi dicabut oleh pemerintah pusat.
“Jika belum berjalan sesuai dengan rencana, pasti akan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Bahkan berpotensi status KEK dicabut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung Pingkan Sondakh saat dikonfirmasi terpisah tidak menampik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung belum berjalan sesuai dengan harapan.
Akan tetapi, kata Pingkan, dari hasil evaluasi di 20 Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, KEK Bitung ada di peringkat 6 terbaik.
“Artinya, KEK Bitung tidak terancam di cabut. Karena beberapa bulan yang lalu ada ketambahan tenant sehingga penyerapan tenaga kerja di KEK bertambah,” tukasnya.
