Ketua Komisi III DPRD Buteng Tasman SE
BUTON TENGAH, SULTRA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) bakal menangani serius kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat saat ini. Hal ini ditandai dengan dilakukannya Rapat Segar Pendapat (RDP) antara masyarakat (Mahasiswa), pengusaha SPBU, dan Dinas Terkait.
Ketua Komisi III DPRD Buteng Tasman mengatakan, kelangkaan minyak dan solar merupakan fenomena yang terjadi tidak hanya di Kabupaten Buteng tetapi daerah lain juga mengalami hal yang sama.
“Salah satu contohnya di Kota Kendari, banyak sekali masyarakat yang mengantri di SPBU untuk mendapatkan BBM ini,” tuturnya saat dikonfirmasi oleh rekan media, Senin (6/6/2022)
Tasman melanjutkan, berdasarkan informasi dan pengakuan dari pengusaha SPBU, kelangkaan minyak dan solar yang terjadi di kabupaten Buteng disebabkan kuota pengambilan minyak mulai dikurangi oleh pertamina, sehingga kebutuhan BBM untuk masyarakat tidak terpenuhi semua.
“Informasi dari teman-teman pengusaha minyak katanya karena kuotanya dikurangi oleh pihak Pertamina, sehingga kebutuhan masyarakat belum terpenuhi semua,” terangnya
Namun, berbeda halnya dengan keluhan masyarakat (Mahasiswa). Menurut mereka kelangkaan BBM tersebut disebabkan banyaknya penjualan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, salah satu contohnya, pengambilan BBM dengan menggunakan Jerigen yang jumlahnya cukup banyak, sehingga kuota untuk masyarakat jadi berkurang bahkan tidak cukup lagi.
“Tapi itu masih sebatas dugaan, bisa saja dia benar bisa saja dia salah, yang jelas kami dari pihak DPRD akan berusaha mencarikan solusi,” jelasnya
Olehnya itu, pungkas Tasman, dalam waktu dekat ini pihak DPRD Buteng akan mengundang bahkan akan berkunjung kekantor Pertamina (BauBau), untuk menanyakan perihal kelangkaan BBM ini, untuk meluruskan informasi dan mencari solusi yang tepat untuk mentaktisi kelangkaan BBM di Kabupaten Buteng.
“Kesimpulan sementara RDP ini, Kalau bisa pihak SPBU diatur lah. Jangan terlalu banyak juga dijual kepada pengecer supaya tidak menimbulkan gejolak terhadap masyarakat, dan kalau bisa prioritaskanlah kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
