MAKASSAR,SULAWESION- Pelaksanaan program kerja oleh Pemerintah Kota Makassar, tidak terkecuali di Dinas Pekerjaan Umum, berlangsung partisipatif dan kolaboratif. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Hal ini ditegaskan Tim Ahli Wali Kota Makassar Syahril Sappaile saat Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Pekerjaan Umum Makassar di SwissBell Hotel, Kamis (10/3/2022).
“Sekarang ini jamannya partisipasi dan kolaborasi dalam menjalanka program. Tidak ada lagi yang namanya jalan sendiri-sendiri, baik lintas OPD maupun dengan masyarakat,” ujar Syahril.
DPU Makassar, kata Syahril, membutuhkan kerjasama semua pihak dalam menjalankan programnya. Baik itu yang masuk melalui usulan Musyawarah Rencana Pembangunan maupun pokok-pokok pikiran hasil reses legislatif.
“Penyusunan program berdasarkan data, Dinas pu programnya fisik, drainase, jalan semuanya butuh data. Panjang jalan yang mau dikerja tahun ini perlu data. Yang belim diaspal ada berapa, yang butuh pemeluhaaraan yang lain-lain itu butuh data. Data dari mana? Diawali masukan warga maupun Pokir,” jelas Syahril.
Hanya saja, kata Syahril, dalam pelaksanaan program perlu dipertimbangkan skala prioritasnya, termasuk kemampuan anggaran.
“Penyusunan partisipatif menggunakan skala prioritas, menyelaraskan program kerja pernagkat daerah dan isulan dafi kelurahan, ada tingkat prioritas yang bisa dilihat dan dinilai. Ada usulan yang bersamaan, atau punya nilai yang sama tinggal pilih yang mana prioritas, itu tidak bisa lanhsung, disesuaikan pagu anggaran,” terangnya.
Untuk itu, dia meminta, Forum Komunikasi LPM yang hadir sebagai perwakilan masyarakat agar turut mengawasi pelaksanaannya. Sehingga program berjalan lancar dan tepat sasaran.
“LPM ujung tombak pengawalan program pembanhunan di Makassar,” tutupnya.
