Pemprov Sulut Percepat Penurunan Stunting, Targetkan 14 Persen Tahun 2024

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting serta Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana dan Biaya Operasional Keluarga Berencana di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur, Kota Manado, Kamis (7/9/2023). (Foto: Itey/Liputan15.com)

MANADO, SULAWESION.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting.

Bacaan Lainnya

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw (ODSK) menargetkan stunting di tahun 2024 di bawah 14 persen.

Melalui Asisten I Sekdaprov Sulut Denny Mangala, data stunting pada tahun 2022 berada di 20,5 persen, turun 1,1 persen dari tahun 2021 (21,6 persen).

“Terget nasional stunting 2024 berada di bawah 14 persen, artinya di dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen,” jelas Mangala saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting serta Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana dan Biaya Operasional Keluarga Berencana di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur, Kota Manado, Kamis (7/9/2023).

Di lihat proggres prevalensi stunting di Sulut yang melambat, rapat ini diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Progresnya agak lambat sehingga tahun ini dipush lagi untuk mencapai target (turun_RED) 3,01 persen di tahun 2023, lebih bagus lagi kalau proggresnya lebih dari itu agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat,” tambah Mangala.

Pemprov Sulut mengharapkan para peserta perwakilan 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.

“Sharing informasi supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting,” harapnya.

Termasuk terkait penerapan pola, ungkap Mangala, harus dipikirkan lebih jauh sebab ada laporan masuk seperti contoh pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.

“Ada sentuhan yang salah dalam artian, ada yang kasih susu tapi susu yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu biskuit ini diberikan ke tamu,”ungkapnya.

Rapat ini turut dihadiri Plh kepala BKKBN Sulut, Kadis Dukcapil dan Keluarga Berencana Sulut Christodharma Sondakh dan instansi terkait kabupaten/kota se Sulut.

(Noufryadi Sururama)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *