PMKRI Desak Lembaga Negara tidak Masuk Campur Pemilu 2024

Para pengurus PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia). (Foto: PMKRI Cabang Manado)

MANADO, SULAWESION.COM – Sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta kedaulatan rakyat yang dilaksanakan setiap lima tahunan. Sarana kedaulatan rakyat itu diwujudnyatakan dalam penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa yang bertujuan untuk peralihan kekuasaan negara. Pemilu sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang mana setiap warga negara terlibat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraannya untuk memilih wakil rakyat dan pimpinan eksekutif secara langsung dan demokratis.

Bacaan Lainnya

Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan ini harus menjadi wadah bagi kita untuk gotong royong menentukan masa depan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia ke depan. Bahwa perbedaan pilihan juga hanya merupakan warna demokrasi yang harus kita hargai bersama.

Apalagi dalam situasi pemilu ini ada indikasi ancaman terhadap kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia.

“Kita harus menyadari bahwa persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia adalah hal yang paling penting. Kejadian akhir-akhir ini tentang keterlibatan oknum-oknum lembaga negara, ASN dan instrumen negara lainya dalam melakukan intervensi dan keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu menjadi bencana besar bagi cita-cita berdemokrasi kita,” ujar Ketua Presidium PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Cabang Manado Agnes Laratmase, dikutip melalui rilis yang diterima sulawesion.com, Senin (5/2/2024), sore.

Lembaga negara yang semestinya menjadi penopang pembangunan bangsa justru bergerak dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk mencapai kekuasaan, akan cukup sulit untuk memastikan pemilu berjalan aman dan damai jika lembaga negara tidak netral dalam momentum pemilu ini.

Selain itu, kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah kian semakin meluas, ini menjadi ancaman masa depan yang memancing gejolak masyarakat dan seburuk-buruknya menimbulkan pembangkangan masyarakat sipil terhadap pemerintah yang berkuasa jika  pemilu diselenggarakan dengan keterlibatan lembaga negara, ASN dan berbagai kementrian yang diduga tidak netral dalam kontestasi pemilu ini.

Apalah artinya jika pemimpin yang terpilih dalam pemilu ini tidak mendapatkan perhatian dan kepercayaan masyarakat. Akan sulit memulai pembangunan yang berkelanjutan jika tidak diikuti dengan stabilitas politik dan apresiasi masyarakat sipil.

“Kami berharap, seluruh lembaga negara bersikap kooperatif dan taat terhadap undang-undang kita dan memberi sikap untuk mundur atau cuti jika ingin terlibat dalam kontestasi pemilu yang akan diadakan dalam waktu yang singkat ini,” tegas Agnes.

Temuan tentang terlibatnya beberapa lembaga kekuasaan negara dalam pemilu kali ini menjadi bencana besar bagi demokrasi Indonesia.

“Tentu saja kita tidak ingin embrio-embrio orde baru lahir kembali melalui watak penguasa hari ini, jika itu terjadi Indonesia Emas yang kita harapkan bersama sebagai orang muda tentu akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah kita capai bersama,” tambah Agnes.

Demokrasi pada intinya memperjuangkan martabat dan penghormatan terhadap pilihan setiap orang. Jika terjadi intervensi terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan.

“PMKRI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan “sinyal awas” bagi kekuasaan saat ini. Ini upaya dan wujud kecintaan kita terhadap cita-cita reformasi yang hari ini diamanatkan kepada kita semua, masyarakat Indonesia,” ajaknya.

Perlawanan itu dimulai dari menentukan pilihan yang tepat dan didasarkan pada ajaran moral dan etika berpolitik dan berdemokrasi. Etika menjadi jalan penuntun perilaku berpolitik di tanah yang amat berbhineka ini.

PMKRI sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda memiliki peran yang penting dalam mengawal dan menyukseskan agenda kebangsaan seperti pemilu.

Dalam menyukseskan penyelenggaran pemilu yang damai, aman dan tertib. Berdasarkan beberapa hal di atas, PMKRI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaran pemilu yang jujur, adil, aman dan damai.

Berikut petisi PMKRI untuk mengawal proses penyelenggaran pemilu 2024:
1. Mengecam lembaga negara, ASN yang ikut terlibat dalam upaya pemenangan paslon tertentu dalam Pemilu Tahun 2024

2. PMKRI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang aman, damai dan tertib

3. PMKRI mengajak seluruh komponen masyarakat dan semua kader perhimpunan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suara tanpa adanya intervensi dari kekuasaan dan kekuatan politik tertentu pada pemilu tahun 2024

Demikian petisi ini kami buat dengan harapan bahwa imbauan dan seruan ini menjadi semangat bersama dalam menciptakan pemilu yang aman, damai dan tertib.

Hidup mahasiswa!!!
Hidup rakyat Indonesia!!!

Pembuat Petisi:
1. Tri Natalia Urada (Ketua Pengurus Pusat PMKRI)
2. Yohanes Tola (PMKRI Cabang Yogyakarta)
3. Doroteus Hartono (PMKRI Cabang Malang)
4. Rahel Dewi Sartika (PMKRI Cabang Palangka Raya)
5. Christiardo Shb (PMKRI Cabang Bandung)
6. Paskalis Waceka (PMKRI Cabang Mataram)
7. F X Riski Darmawan (PMKRI Cabang Madiun)
8. Agnes Laratmase (PMKRI Cabang Manado)
9. Mikhael Tae (PMKRI Cabang Pontianak)
10. Delvisius M Sonda (PMKRI Cabang Jakarta Timur)
11. Olimpius Kurniawan (PMKRI Cabang Surabaya)
12. Reynara Kristian Dyandra (PMKRI Cabang Purwokerto)
13. Lidia Yasinta (PMKRI Cabang Sungai Raya)
14. Natael Bremana W. B (PMKRI Cabang Semarang)
15. Yakobus Vigur (PMKRI Cabang Sambas)

(Siaran Pers/***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *