MANADO, SULAWESION.COM – Data per area intervensi Monitoring Center For Prevention atau MCP tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperoleh total nilai 90,47.
Capaian ini tidak lepas daripada peran Pemprov Sulut yang dinahkodai Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK).
Hal ini diungkapkan langsung Pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi wilayah Sulawesi Utara bersama jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan Forkopimda di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kota Manado, Rabu (6/3/2024).
Pomolango turut mengapresiasi kemajuan yang terjadi di Sulawesi Utara, termasuk dalam upaya pencegahan korupsi.
“Dari MCP ini kita bisa menjadikan cermin untuk melihat kerja daripada teman – teman. Paling tidak ada sembilan area yang kita cermati di situ. Seperti apa kerja-kerja dari pemerintah kota, kabupaten dan provinsi, kita bisa lihat dari situ,” ungkap Pomolango.
Penilaian MCP KPK RI meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan BMD.
Di tempat yang sama, Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean goverment) harus menjadi tekad bersama semua penyelenggara negara.
Menurutnya bimbingan dan arahan dari KPK sangat diperlukan dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kita tahu persis bahwa tiap tahun, tiap saat, terjadi regulasi-regulasi baru, ada tantangan-tantangan baru,” kata Kandouw.
“Kami percaya acara hari ini yang dipimpin langsung oleh bapak ketua KPK pasti akan memberikan kontribusi positif terhadap sikap, tekad dan pengetahuan kita terhadap kita semua untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih yang berintegritas,” kunci Kandouw.
(***)
