MANADO, SULAWESION.COM – Posisi perempuan dalam menentukan kebijakan di ranah pemerintahan menjadi perhatian penting Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK).
Dengan melibatkan perempuan untuk menentukan kebijakan daerah turut menyokong nilai kesetaraan gender di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Keterlibatan masyarakat harus mutlak ada dalam kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan anak,” sebut Kandouw dalam sambutannya usai mengukuhkan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sulawesi Utara sekaligus membuka kegiatan Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP3A Provinsi di Grand Whiz Hotel, Kota Manado, Kamis (29/2/2024).
Pembentukan PUSPA, terang Kandouw, dapat menunjukkan eksistensi dalam menjalankan tugas dan peran terkait perempuan dan anak.
“Cari tahu apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat agar supaya kebijakan kita betul-betul melibatkan masyarakat,” terangnya.
Apalagi Sulawesi Utara telah ditetapkan sebagai Provinsi Layak Anak oleh Pemerintah Pusat. Meski begitu Kandouw meminta agar penghargaan tersebut tidak membuat semua pihak terkait berpuas diri.
“Ini harus kita jaga terus agar Sulawesi Utara tetap menjadi Provinsi Layak Anak” pintanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur penting tapi peningkatan sumber daya manusia jauh lebih penting.
Menurutnya perlu ada perubahan mindset masyarakat untuk selalu melindungi anak serta mengedepankan pendidikan dan gizi mereka, termasuk di dalamnya terus berupaya mengatasi masalah stunting.
Pemberdayaan perempuan di Sulawesi Utara bisa dibilang baik atau di atas rata-rata nasional.
Kesetaraan gender pun menjadi salah satu perhatian penting. Terbukti di masa pemerintahan ODSK sebanyak 30 persen perempuan memegang jabatan kepala SKPD.
“Kalau perlu ke depan jadi 60 persen,” kuncinya.
(***)
