MAROS,SULAWESION.COM- Bupati Maros, Chaidir Syam, mengajak seluruh pihak untuk menjadikan program inklusi sebagai ajang jihad kemanusian bagi siapa saja yang ingin membuka akses seluas-luasnya untuk pelayanan kaum marjinal.
Pernyataan ini disampaikan oleh Chaidir saat menjadi salah satu pembicara nasional dalam Forum Kemitraan INKLUSI 2023, yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia.
“Mari kita bersama-sama menjadikan program ini sebagai ladang jihad kita bagi kemanusiaan yang sejatinya dilahirkan sama dan tak boleh ada yang termarjinalkan,” katanya didepan peserta di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Senin, (20/6/2023).
Menurutnya, program inklusi yang saat ini diperjuangkan di pemerintahannya belum begitu dikenal luas. Selama ini, pembangunan dan akses pelayanan kepada publik dinilai sudah baik.
Namun, Chaidir menyoroti bahwa ada banyak masyarakat yang termarjinalkan, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat miskin, yang belum mendapatkan akses pelayanan dasar dari pemerintah.
“Di 12 desa di Maros, terdapat sekitar seribu orang yang masuk dalam kategori disabilitas dan hampir tidak mendapatkan akses pelayanan dasar dari pemerintah, termasuk 100 anak yang berpotensi putus sekolah,” ujarnya.
Akses layanan dasar ini kata Chaidir mencakup hal-hal mulai dari Kartu Tanda Penduduk hingga layanan kesehatan, dan menurut Chaidir, selama ini pelayanan pemerintah belum mencapai sebagian masyarakat yang termarjinalkan tersebut.
“Data tersebut baru mencakup 12 desa yang masuk dalam program mereka, dan hal ini mengejutkan. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya dalam program inklusi di Maros agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat merasakan dampak pembangunan dan mengakses layanan dasar dari pemerintah,” jelasnya.
Selain itu menurut Politikus Partai PAN Maros ini, langkah awal yang dilakukan adalah pembaharuan data dan mendorong pelayanan pemerintah untuk secara proaktif mencapai masyarakat yang termarjinalkan, serta membuat regulasi yang khusus terkait inklusi baik di tingkat kabupaten maupun desa.
“Pemerintah Maros telah membuat sejumlah peraturan dalam upaya mempercepat program inklusi, seperti Perbup Perlindungan Anak dalam Situasi Khusus dan Perbup Pendidikan Inklusif. Di tingkat desa, pemerintah juga mendorong penyusunan Peraturan Desa Inklusif, pengorganisasian masyarakat melalui kelompok, dan pengembangan layanan berbasis komunitas,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan Desa, Muhammad Idrus, yang hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa capaian penting Pemerintah Kabupaten Maros dari tahun 2021 hingga 2023 dalam program inklusi sudah mulai terlihat. Capaian tersebut meliputi pembentukan forum dan komisi daerah disabilitas, serta piloting desa, sekolah, dan pendataan kelompok marginal dan rentan.
“Ini juga pentingnya partisipasi semua pihak dalam merancang program inklusi agar pembangunan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh penyandang disabilitas yang selama ini terpinggirkan. Menurutnya, kolaborasi yang melibatkan semua pihak adalah kunci dalam mencapai pembangunan yang merata,” ungkapnya.
Selain Chaidir, Walikota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin, juga menjadi pembicara dalam acara tersebut. Keduanya dinilai oleh penyelenggara telah berperan aktif dalam mendorong program inklusi di daerah masing-masing.(*)
