BUTON UTARA,SULAWESION– Sekertaris Daerah(Sekda) Buton Utara mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Bimtek penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini disampaikannya pada penutupan kegiatan Bimtek pada Selasa, 20 Juni 2023.
Hardhy Muslim, mengatakan, kegiatan itu sebagai sarana untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam meningkatkan sumber daya.
Oleh karena itu, kata Hardy, Kepala Organisasi Perangkat(OPD) Daerah Buton Utara(Butur) harus lebih proaktif dalam upaya perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja
yang terintegrasi dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
“Kepada para perencana selaku penanggung jawab SAKIP untuk terus meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,”kata Hardhy.
Selain itu, Kepala OPD mesti terus melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Kementerian/Lembaga untuk peningkatan porsi anggaran melalui APBD maupun APBN terutama Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun Anggaran 2024.
“Kegiatan bimtek seperti ini ke depan akan terus dilaksanakan dan disempurnakan dalam upaya peningkatan SDM pemerintah Kab. Buton Utara menuju penerapan Good Governance dan clean Government,”terangnya.
Sekda Butur berharap, melalui kegiatan bimtek pendampingan itu nilai Sakip dan RB pemerintah Buton Utara tahun ini akan meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya.
Ditempat yang sama, analis kebijakan Zona Integritas(ZI) Kemenpan dan RB, Arif Lukman Hakim, S. Sos selaku narasumber menjelaskan penilaian SAKIP meliputi Renstra OPD, Indikator kinerja utama, pohon kinerja(akar permasalahan), cascading(penjenjangan kinerja), perjanjian kinerja dan rencana aksi.
Sementara itu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi: 1) kelembagaan/ organisasi(tepat fungsi dan tepat ukuran); 2) budaya kerja organisasi(birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; 3) ketatalaksanaan(sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, edektif, efisien, terukur dan sasuai prinsip-prinsip Good Governance); 4) regulasi dan deregulasi birokrasi(regulasi yang tertib, tidak tumpah tindih berjalan secara kondusif); 5) sumber daya manusia(memiliki integritas, kompeten, profesional, produktif, sejahtera menuju terciptanya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
Diketahui, kegiatan bimtek penguatan Sakip dan RB, diikuti para Kepala OPD dan perencana pemerintah Kabupaten Buton Utara.
(SYP)
