MAROS,SULAWESION.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun kepada Bupati Maros, Chaidiri Syam, yang didampingi Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, dan Ketua DPRD Maros, Patarai Amir.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun mengatakan, ini merupakan bukti dari kerja keras, komitmen, dan tanggung jawab tiap daerah dalam melaporkan penggunaan anggaran.
“Opini ini menjadi kejelasan bagi setiap daerah/kota terhadap kepatuhan dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggarannya, serta efektivitas yang dikerjakan,” ujarnya.
Sementara itu, Chaidir Syam menyampaikan rasa syukur atas raihan penghargaan WTP ini yang merupakan yang ke-12 bagi Maros.
“Alhamdulillah hari ini kita menerima opini LHP dari BPK dengan Opini WTP ke-12 kalinya. Alhamdulillah kita bisa mempertahankan penghargaan ini yang telah diraih sebanyak 14 kali, dan 12 kali secara berturut-turut,” ungkap Chaidir Syam usai menerima penghargaan WTP di Gedung BPK Sulsel, jalan A.P Pettarani, Rabu (29/5/2024).
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segala hal untuk LHP, sehingga Kabupaten Maros bisa meraih kembali WTP berturut-turut,” katanya.
Prestasi ini juga menjadi catatan baik bagi Pemkab Maros karena presentasi tindak lanjutnya mencapai angka nol.
“Tadi disampaikan oleh kepala BPK bahwa Maros memiliki presentase yang belum ditindak lanjuti, namun sudah mencapai angka 0, artinya semua telah ditindaklanjuti. Selanjutnya, kita memiliki 19 rekomendasi yang akan kita sesuaikan,” tambahnya.
Dengan demikian, LHP ini tidak hanya mencerminkan kerja keras dan komitmen, tetapi juga menjadi indikator kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah bagi Pemkab Maros.
