Kolaborasi Pemkab Maros Bersama Yayasan BaKTI, Ratusan Penyandang Disabilitas Akan Mendapatkan Identitas Kependudukan

MAROS,SULAWESION.COM— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bersama Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (Bakti) menggelar pertemuan resmi membahas program Inklusi.

Pertemuan bersama ini dilakukan di Kantor Bupati Maros, Kecamatan Turikale Maros, Selasa, (7/2/2023).

Bacaan Lainnya

Manager Program Inklusi, Lusia Palulungan mengatakan, pertemuan bersama Pemkab Maros dilakukan untuk membahas program kerja sama lanjutan antara Pemkab Maros bersama program Inklusi yang dikelola yayasan Bakti.

“Dari pertemuan bersama ini, beberapa hal yang akan ditindak lanjuti, dengan dinsos kami akan mendorong kerja-kerja dari forum disabilitas yang sudah dibetuk tahun lalu dan juga akan mendorong pembentukan komisi daerah disabilitas melalui peraturan bupati,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu program kegiatan pendampingan Bakti yang juga disepakati Bupati Maros yaitu akan membuka akses penyandang disabilitas untuk mendapatkan identitas kependudukan.

“Salah satu yang juga disepakati adalah program kerja dari forum disabilitas yang terbentuk adalah pernyataan dari desa lain untuk membuka akses penyandang disabiltas terhadap identitas kependudukan seperti KTP dan KK,” katanya.

Sementara itu Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan Kabupaten Maros menjadi Kabupaten Inklusi maka dari itu dilakukan rapat bersama dengan yayasan Bakti.

“Bagaimana kita melihat progres dimana kami pemda ingin mewujudkan Kabupaten Maros menjadi Kabupaten Inklusi. Ada beberapa progres tadi yang dibahas seperti bagimana teknis kita dilapangan supaya warga kita disbailitas bisa mendpaatkan pelayanan administasi kependudukan,” ujarnya.

Chaidir menyebut pihaknya sudah melakukan penyisiran dan pendataan dari rumah ke rumah dan didapatkan  525 warga difabel belum memiliki administrasi kependudukan.

“Insya Allah kita sudah sisir dan mendata dari rumah ke rumah dan kita dapatkan di 12 desa piloct project ada 525 warga disbailitas ternyata belum mendpaatkan administrasi pendudukan, kita akan buat peraturan supaya bisa terwujud kabupaten maros sebagai kabupaten inklusi. Inilah langkah2 yang kita lakukan . program ini program yang dikerjasamakan dengan yayasan bakti,” Sebutnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *