MAROS, SULAWESION.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) di Ruang Rapat Bupati Maros, Selasa (14/6/2022).
Perjanjian ini terkait pelaksanaan program kemitraan Australia-Indonesia Menuju masyarakat INKLUSI di Kabupaten Maros.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan, Pemkab Maros sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan Yayasan BaKTI pada Program PEDULI sejak 2014 hingga 2020. Ini merupakan lanjutan dan mengembangkan program tersebut, kali ini disusul dengan program INKLUSI.
“Sangat senang karena program INKLUSI sangat beririsan dengan pencapaian kami mewujudkan Maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Tentu dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, berpusat pada wilayah desa/kelurahan,” bebernya.
Menurut Chaidir, pembangunan harus merata (inklusif). Tanpa terkecuali, berkeadilan serta pembangunan dengan pengarusutamaan gender sebagai mainstream.
“Kita tegas berkomitmen menyelesaikan kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh tanpa satupun yang tertinggal, baik laki-laki maupun perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya secara berkeadilan,” tuturnya.
Beberapa Perda seperti Perda Kabupaten Layak Anak (KLA), Perda Pengarusutamaan Gender (PUG), Perda Sistem Perlindungan Anak (SPA), kesemuayadalah Persa dampingan Yayasan BaKTI. Chaidir berharap, Yayasan BaKTI dapat mendampingi penyusunan kebijakan secara teknis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Inklusi di Kabupaten Maros.
“Kami masih berharap pendampingan dari Yayasan BaKTI. Terlebih dalam peningkatan kualitas layanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), serta Mall Pelayanan Publik,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur eksekutif Yayasan BAKTI, Muhammad Yusran Laitupa mengatakan, program INKLUSI akan berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan. Selain itu akan berfokus pada kelompok marjinal dan pemenuhan hak disabilitas dan kelompok rentan.
“Pada tahun pertama akan fokus pada penyiapan kebijakan dan penguatan kapasitas. Sedangkan di tingkat desa, BaKTI akan fokus pada 12 desa sebagai pilot untuk menjadi acuan perluasan di tahun yang akan datang,” kata Yusran.
Selain itu, 12 desa tersebut belum ditentukan desa mana saja. Meskipun begitu, desa yang akan dipilih merupakan desa yang rentan, agar kedepan desa yang dipilih akan sekaligus menjadi contoh untuk target wilayah lain.
Indra Sadli | Guesman Laeta
