Gelar Rakor Bersama, Bupati Sorongan : BPD dan Hukum Tua adalah Mitra Kerja

MITRA,SULAWESION.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) mengelar rapat Kordinasi (Rakor) serta Evaluasi dengan Ketua BPD se kabupaten Mitra, Rabu (20/3/24) di kantor Bupati.

Kegiatan Rakor dan Evaluasi di pimpin langsung PJ Bupati Mitra Ronald Sorongan didampingi Sekretaris Daerah David Lalandos, Asisten 1 Jani Rolos dan Kepala Dinas PMD Franky Wowor yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Benny Ompi.

Bupati menyampaikan terimakasih kepada Pengurus BPD kabupaten Mitra yang selalu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mitra untuk membangun Kabupaten Mitra lebih hebat lagi kedepannya.

“Saya berikan apresiasi kepada Ketua BPD di Kabupaten Mitra Pak Sonni Pondalos. Nanti di agendakan lagi bukan hanya Ketua-ketua, tapi semua BPD se mitra di 135 Desa di hadirkan untuk kegiatan seperti hari ini,” ucapnya.

Bupati Sorongan menjelaskan, Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk diangap perlu dan penting diadakan rapat Kordinasi (Rakor) antar Pemkab dengan Ketua BPD se kabupaten Mitra.

“Pentingnya kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada bapak ibu BPD agar dapat terus menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua. BPD adalah Mitra kerja dari para Hukum Tua, jangan sampai BPD jalan ke kiri Hukum Tua jalan ke kanan harus berjalan bersama supaya penyelengaraan pemerintahan di Desa berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat, jangan sampai amburadul,” tegasnya.

“Makanya kegiatan ini sangat penting juga untuk mengevaluasi terkait kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan melalui Musyawarah-Musyawarah. Aspirasi masyarakat berawal dari kegiatan Musyawarah Desa, selanjutnya ke tingkat musyawarah Kecamatan, naik ke musyawarah Kabupaten dan Provinsi serta tingkat Nasional,” beber Bupati Sorongan.

Dirinya juga mengingatkan, Dana Desa harus dijalankan sesuai aturan dan ketentuan, harus terbuka jangan sampai ada keluhan dari masyarakat.

“Program prioritas dari penggunaan Dan Desa harus jalankan dengan sebaik-baiknya kita harus selesaikan masalah Miskin Extrem, Stunting, Pangan dan menjaga Inflasi serta kedaruratan Bencana, jadi ini harus di kawal karena semua ini adalah tanggung jawab kita bersama jangan ada yang suka ingin menang sendiri kesuksesan program berarti keberhasilan kita semua,” pungkas PJ Bupati.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *