BLORA,SULAWESION.COM– Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan daerah ramah anak dengan melaksanakan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Senin 26 Mei 2025.
Kegiatan yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI ini menjadi momentum penting bagi Blora untuk naik peringkat dari kategori Madya menjadi Nindya.
Kepala Dinas Sosial P3A Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menyatakan keyakinannya terhadap peluang tersebut.
“Kami optimis bisa naik peringkat ke Nindya,” ujarnya.
Target nilai 701-800 menjadi ambisi realistis yang tengah dikejar Pemkab Blora. Komitmen ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Blora Arief Rohman, yang menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan fondasi dari pembangunan sumber daya manusia di wilayahnya.
“Pemenuhan hak anak menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan visi Kabupaten Blora yang unggul dan berdaya saing,” jelas Bupati Arief dalam sambutannya secara virtual.
Apresiasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, memberikan apresiasi terhadap kerja keras Pemerintah Kabupaten Blora yang dinilai solid, progresif, dan lintas sektoral. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan Forum Anak, peran aktif DPRD, dan dukungan penuh dari seluruh stakeholder telah memperlihatkan sinergi luar biasa.
“Komitmen dari kepala daerah dan gugus tugas sangat kuat. Forum Anak diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dan menjadi pelopor dalam proses pembangunan,” tutur Ema.
Wakil Ketua Tim Verifikasi KemenPPPA, Andi Nirmalasari, juga menyampaikan penilaian positif atas kesiapan Blora.
“Koordinasi sangat baik, baik secara administratif maupun pelaksanaan di lapangan. Semua pihak tampak bergerak bersama,” ungkapnya.
Pencapaian dan Inovasi Strategis
Blora mengusung pendekatan komprehensif melalui lima klaster KLA. Di antaranya:
Klaster I (Hak Sipil & Kebebasan): Capaian akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) terus ditingkatkan. Inovasi Musrenbang Keren melibatkan anak, penyandang disabilitas, dan perempuan sebagai peserta aktif.
Klaster II (Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif): Peran TP PKK dan 24 LKSA dioptimalkan sebagai garda pengasuhan anak berbasis komunitas.
Klaster III (Kesehatan Dasar & Kesejahteraan): Penurunan angka stunting dan gizi buruk menjadi fokus, dengan perbaikan akses layanan kesehatan ramah anak.
Klaster IV (Pendidikan & Waktu Luang): Dorongan terhadap sekolah ramah anak dan program inovatif Sekolah Sisan Ngaji (SSN) menjadi kekuatan utama pembangunan karakter.
Klaster V (Perlindungan Khusus): Perlindungan hukum bagi anak diperkuat melalui Perda dan pembentukan UPTD PPA yang tengah dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.
Bupati Arief menegaskan pihaknya terus mendorong terbentuknya Kecamatan dan Desa Layak Anak sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.
Kegiatan verifikasi dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Bupati, OPD, camat, Forum Anak, ormas, hingga media. Kolaborasi semua unsur ini menjadi kunci bagi Blora untuk menembus predikat Nindya dan menjadi role model nasional dalam perlindungan hak anak.
