Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Wakil Gubernur Drs Steven O. E. Kandow (tengah) menghadiri kegiatan koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta. (Foto: Diskominfo Sulut)
JAKARTA, SULAWESION.COM – Dalam menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Wakil Gubernur Drs Steven O. E. Kandow menghadiri kegiatan koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta.
Agenda ini merupakan Koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.
Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Steve Kepel, Inspektur Mecky Onibala, Kepala BKAD Femmy Suluh dan Kepala Bapenda June Silangen.
Dikatakan Wagub Kandouw, koordinasi pemeriksaan LKKL Dan LKPD Tahun 2023 sangat penting.
“Bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan BPK di lingkungan AKN VI dengan para pimpinan kementerian/ lembaga dan kepala daerah tentang isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan tata Kelola keuangan pusat dan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel,” kata wagub, Rabu (29/3/2023).
Sementara itu Auditor Keuangan Intim Pius Lustrilanang menyampaikan, para pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah di lingkungan AKN VI agar terus berkomitmen mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan, menerapkan teknonologi informasi dalam mengelola dan menyusun LKKL/LKPD.
Kegiatan koordinasi atas LKKL dan LKPD Tahun 2022 di Lingk AKN VI dihadiri sekaligus memberikan sambutan Auditor Keuangan Negara VI yang membidangi Indonesia Timur Dr Pius Lustrilanang dan Narasumber Menteri Pendidikan & Ristek dan Menteri Kesehatan RI.
Hadir pada acara ini adalah para gubernur/wagub dari wilayah kerja AKN VI, Kepala BPOM RI, sekretaris daerah provinsi, para kepala perwakilan BPK, inspektur daerah dan BKAD.
(***/Noufryadi Sururama)
