Pemprov Sulut Serius Penanganan Stunting, Steven Kandouw Minta Penetrasi di Sektor Kesehatan

Rakorev Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Sulut serta Pemberian Penghargaan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Hotel The Sentra Manado, Rabu (18/10/2023).

MANADO, SULAWESION.COM – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dalam pencegahan maupun penanganan stunting terus dimasifkan.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK) pun memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota berkat kerja keras penanganan stunting di daerah masing-masing.

“Pertama kabupaten Sitaro, kedua Kabupaten Bolmut, ketiga Kabupaten Minut, Minahasa dan Kota Manado,” ungkap Kandouw pada Rakorev Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Sulut serta Pemberian Penghargaan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Hotel The Sentra Manado, Rabu (18/10/2023).

“Tahun ini  kita sudah turunkan tingkatkan prevalensi stunting 20,5 persen. Dari segi tingkat regional kita paling rendah se sulawesi apalagi nasional, tapi ini jangan jadikan patokan untuk berpuas diri. Kita harus berikhtiar dan berupaya lebih turun lagi,” sambung Kandouw.

Ada pun menjadi tantangan, lanjut Kandouw, saat ini Indonesia mengalami dampak climate change dan El-Nino sehingga ada beberapa tempat di Sulut seperti Bitung, Minahasa dan Bolmong sudah tiga bulan tidak turun hujan.

Sewaktu rapat pangan nasional didapati Sulut terjadi penurunan produksi pangan, di daerah yang dua sampai tiga kali panen kini hanya sekali, bahkan ada daerah yang tidak panen sama sekali.

“Benang merah dengan itu pangan kurang sehingga indeks perkembangan harga kita naik juga, kalau kita biarkan ini akan mempengaruhi inflasi kita walaupun sekarang inflasi masih terkendali. Ini gambaran menjadi kendala kita,” tuturnya.

Dalam rakor penangan stunting paling tidak momentum untuk konsolidasi, bagaimana alokasi fiskal untuk penanganan ini baik langsung dari BKKBN atau kementerian sosial.

Kandouw kemudian meminta untuk melakukan indentifikasi harus day by day kelahiran bayi dan ibu hamil, langsung dilakukan penetrasi supaya ada perubahan.

“Selain indentifikasi dilakukan puskesmas dan pembantu puskesmas, kepala desa dan ibu PKK di desa kita berikan tambahan pekerjaan untuk melakukan indentifikasi bayi dan ibu hamil. Kalau dilakukan jelas seperti ini penetrasinya akan tepat,” pintanya.

Berdasarkan catatan Bappeda semua anak Stunting  100 persen datang dari keluarga tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan.

“Menurut hemat saya lebih bagus supaya sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, sama sama kita hilangkan stunting tapi kita juga kurangi kemiskinan,” terang Kandouw.

Kandouw menambahkan setiap Senin rapat kabinet ada tiga hal dibicarakan yaitu stunting, inflasi dan perdagangan orang.

“Pulang dari sini lakukan rapat indentifikasi, kalau perlu setiap Senin kita hadir semua wakil kepala daerah mengikuti rapat kabinet supaya betul betul responsif,” pungkasnya.

Noufryadi Sururama

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *