MINSEL, SULAWESION.COM – Melonjaknya harga pangan di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan sinergitas pemangku kepentingan maupun stakeholder terkait di setiap kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Pengendalian stabilitas pangan dibahas langsung Wakil Gubernur Steven Kandouw bersama pihak Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kabupaten/kota se-Minahasa Raya, Tomohon dan Bitung, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 di Hotel Sutan Raja Minahasa Selatan, Selasa (27/2/2024).
Kegiatan itu sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan sekaligus mendorong peningkatan digitalisasi di Sulawesi Utara.
“Saya apresiasi Pak Andry (Kepala BI Sulut) adakan acara ini. HLM saya setuju karena jujur saya sampaikan bapak/ibu ini takut sama pimpinannya, takut laksanakan eksekusi. Ini yang hadir langsung petinggi dengar sendiri bagaimana berbahaya ini harga pangan kalau tak dikendalikan,” ujar Kandouw.
Mantan Ketua DPRD Sulawesi Utara ini mencontohkan hari ini dirinya mendapat info harga beras berada paling tinggi dalam sejarah.
Di beberapa daerah, menembus Rp18.000 per kilogram. Apabila harga beras terus demikian dan tidak turun, akan berpengaruh ke masyarakat.
“Singkat kata, kenaikan harga pangan ini satu hal amat berbahaya,” sebutnya.
Beda hal, lanjut Kandouw, dengan kenaikan harga rokok atau harga kopi. Naiknya harga beras berpengaruh dalam rumah tangga.
“Kenaikan rokok ibu bisa ngomel ke pak stop rokok. Kalau kenaikan kopi di Starbucks, pak sudak jo ke Starbucks ke RKB jo atau kalau di Amurang ke Topas. Tapi, beras siapa mau rubah?,” lanjutnya.
“Ini hal faktual yang harus kita hadapi bersama-sama,” sambung Kandouw.
Olehnya, kenaikan harga bahan pangan, Kandouw meminta harus jadi perhatian semua pihak, tanpa terkecuali.
“Jadi saya perintah pak gubernur ingatkan ini kepala daerah sebagai eksekutor harus under line perhatikan ini yang disampaikan Pak Andre, jangan disimpan dalam hati tapi diimplementasikan,” pintanya.
Di sisi lain, Kandouw menduga adanya permainan harga bahan pangan dilakukan oleh tengkulak.
“Tengkulak-tengkulak identifikasi sentral produksi kita, mulai dari kentang di Modoinding, Tomat di Langowan dan Tompaso. Jauh-jauh hari sudah dibeli ke petani,” terangnya.
Hasil tengkulak itu, tambah dia, dibawa ke pasar-pasar besar seperti di Kota Manado. “Akhirnya yang untung mereka tengkulak ini,” tambahnya.
Dalam jangka pendek ini, Kandouw mengusulkan kepada kepala-kepala daerah untuk sering mengupdate harga bahan pangan di Sulawesi Utara.
“Masalah harga bahan pangan jangan sebulan sekali kalau perlu day by day. Setiap hari laporkan ke sekda dan bupati, wali kota supaya kita boleh lihat. Jangan sudah parah baru kita turun ke bawah. Tolong day by day kalau perlu live. In time monitor harga bahan pangan ini,” jelas Kandouw.
Orang nomor dua di Sulawesi Utara ini pun menyarankan penetrasi untuk menekan harga bahan pangan lewat dana desa.
“Dana desa boleh kita gunakan. Juknis dana desa ada juga boleh untuk korelasi pencegahan inflasi pangan,” terangnya seraya mengapresiasi atas gagasan BI yang ikut melibatkan tokoh agama dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Utara.
Di akhir sambutan, Kandouw meminta para pemangku keputusan yang hadir agar meninggalkan ‘warna’ karena pesta demokrasi telah berakhir.
“Mudah-mudahan musuh yang kita hadapi inflasi terutama bahan pangan kita berani sama-sama. Ini tidak lihat warna, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah lewat. Ini yang kita hadapi bersama-sama,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Andry Prasmuko dalam pemaparannya mengatakan HLM dilakukan menjadi langkah awal di tahun 2024 untuk menekan inflasi pangan.
“Bukan hanya ini, nanti ada menyusul program lain yang akan kita sinergikan. Kalau bersama-sama akan lebih terasa ke masyarakat,” kata Prasmuko.
Dalam menjaga stabilitas harga pangan, diutarakan Prasmuko, pihaknya menyiapkan tujuh program unggulan GNIP. Di mana, programnya dipadukan dalam 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
Tak hanya kelompok tani, Prasmuko menyebut program yang akan dilaksanakan yaitu dengan merangkul para pemuka agama.
“Tokoh agam ikut serta aktif dalam mencegah para pedagang ambil margin terlalu besar, jadi semua kerja bersama. Semoga tidak ada lonjakan seperti tahun 2023,” sebutnya.
Sementara untuk pencanangan TP2DD, kata Prasmuko untuk meningkatkan transaksi digitalisasi di Sulawesi Utara.
“Ini untuk mendorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kehadiran BSG diharapkan bisa semakin membantu sehingga harapan kami semua PAD meningkat karena penerimanya lebih mudah dan langsung masuk ke BSG,” terangnya.
Kegiatan ini turut dihadiri, di antaranya Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar, sekretaris daerah Kabupaten Minahasa Utara, sekretaris Kota Manado dan stakeholder terkait.
(***)
