MANADO, SULAWESION.COM– Menyikapi permasalahan komite di beberapa sekolah di Sulut, mulai dari SMA maupun SMK, membuat anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsy angkat bicara.
“Uang komite ini kan suatu hal yang tidak wajib. Itu ada karena sebuah kesepakatan bersama untuk membantu sekolah,” jelas Alhabsy ketika diwawancarai awak media, Kamis (1/12/2022).
Menurutnya, pendidikan di Sulut harus berbenah. Kualitas pendidikan di Sulut 2 tahun terkahir berada diposisi 32 dari 34 Provinsi.
“Jangan karena komite ini kewajiban anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan itu diabaikan,” ucapnya.
“Uang komite ini kan kadang-kadang disalah gunakan oleh beberapa orang termasuk juga kepala sekolah,” tutur anggota Komisi IV DPRD Sulut.
Selanjutnya, sekolah yang menyamakan nilai pembayaran komite kepada semua siswa tanpa melihat latar belakang ekonomi dinilai melanggar aturan.
“Sebagai mitra kerja dengan Dinas Pendidikan, saya meminta Gubernur Sulut harus mengevaluasi kepala-kapala sekolah di Sulut. Jika benar kedapatan dengan apa yang diberitakan saat ini. Mohon kepala sekolahnya jangan hanya dievaluasi, tetapi harus dicopot dari jabatannya,” tegas anggota Fraksi Demokrat Sulut ini.
