SANGIHE,SULAWESION.COM- Nelayan di wilayah Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, masih menghadapi tantangan besar dalam sektor perikanan dan kelautan.
Selain persoalan infrastruktur penampungan, efektivitas pengawasan kawasan konservasi dan tata kelola pariwisata menjadi sorotan utama masyarakat setempat.
Hal tersebut diungkapkan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan ikrar kemitraan kepala desa/lurah pesisid (Coastal 500) untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 14 (TPB-14) ekosistem lautan di kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar oleh Rare Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sangihe, Senin (30/3/2026) .
Sebelumnya, Ronald Izaak selaku Kepala Bappelitbang Daerah Kabupaten Sangihe membawakan materi Perencanaan yang Inklusif dari Sudut Pandang Perikanan dan Ekosistem Pesisir Berkelanjutan untuk Mencapai TPB 14 di Kabupaten Sangihe dan Tantangannya
Disusul Muchaerany Labora, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sangihe yang membawakan materi Strategi Dinas Perikanan dalam mendukung pencapaian TPB 14 di Kabupaten Sangihe (Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Perlindungan Ekosistem Laut , dan Pengelolaan Bersama Masyarakat untuk Perikanan Berkelanjutan melalui Program PAAP di Kabupaten Sangihe)
Tiba di sesi tanya jawab, Apner Mananggel yang mewakili Kapitalau (Kepala Desa) Kampung Mahengetang, mengungkapkan bahwa masalah klasik yang dihadapi nelayan tradisional adalah ketidakpastian pasar pasca-panen.
Meski hasil tangkapan melimpah, para nelayan kerap kebingungan menyalurkan produk mereka ke pasar yang tepat.
“Masalah perikanan di Sangihe adalah ketika selesai melakukan penangkapan, kami bingung menjual atau memasarkan hasil tangkapan itu ke mana,” ujar Apner.
Guna mengatasi hambatan tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mengambil langkah konkret.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah peningkatan kapasitas penampungan ikan di Dagho agar mampu menyerap lebih banyak hasil tangkapan nelayan lokal.
Selain sektor ekonomi, aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius. Apner menyoroti beban berat yang dipikul pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pengawasan spot-spot konservasi.
Selama ini, minimnya dukungan pendanaan membuat pengawasan mandiri oleh stakeholder desa menjadi tidak optimal.
“Untuk menganggarkan kontribusi bagi orang yang mau melakukan pengawasan konservasi itu sangat sulit. Kami bermohon kepada Dinas Kelautan dan Bapelitbangda untuk berperan aktif memberikan solusi alternatif yang tepat,” tambahnya.
Di sisi lain, potensi pariwisata di Kecamatan Tatoare dinilai belum tergarap secara profesional. Masyarakat berharap pemerintah menempatkan sumber daya manusia yang benar-benar memahami tata kelola pariwisata dan konservasi agar sejalan dengan visi kesejahteraan daerah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi para investor untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Dengan masuknya investasi dan perbaikan sistem pemasaran, diharapkan alat tangkap sederhana yang digunakan nelayan Tatoare—seperti jaring pemberat batu dan panah—tetap mampu menopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
“Harapan kami, Sangihe semakin sejahtera dan maju. Apa yang menjadi pekerjaan masyarakat harus memberikan harapan baru bagi kesejahteraan mereka,” pungkas Apner.
Sementara itu, ditempat yang sama Ronald Izaak selaku Kepala Bappelitbang Daerah Kabupaten Sangihe yang mendengar keluhan tersebut, siap memfasilitasi pertemuan antara Nelayan Tatoare dan pihak kementrian kelautan dan perikanan agar bisa mencari solusi ditengah krisis efisiensi anggaran .
”Tolong kepala dinas didata, nanti akan disiapkan jaringan berupa Starlink disana agar difasilitasi untuk melaksanakan Zoom bersama pihak kementrian,” singkat Ronald Izaak
Diketahui kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe dan jajaran, 77 Kepala Desa, 13 Lurah, dan 14 Camat wilayah pesisir Kepulauan Sangihe.
